DPW dan DPC se-Indonesia Ikuti Sosialisasi Hukum Acara Mahkamah Partai PPP
DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar sosialisasi Peraturan Organisasi tentang Tata Kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai yang diikuti jajaran DPW dan DPC PPP se-Indonesia. Kegiatan berlangsung di Kantor DPP PPP, Selasa (17/11/2026) dan diikuti peserta lainnya secara daring melalui Zoom.
Ketua Mahkamah Partai DPP PPP Erfandi menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa internal partai, mulai dari prosedur pengajuan gugatan hingga tahapan pemeriksaan perkara. Dia membeberkan peserta memberikan respons positif dan menekankan pentingnya independensi Mahkamah Partai dalam menangani setiap sengketa internal.
“Mahkamah Partai harus independen, imparsial, dan bebas dari kepentingan. Karena itu, dalam peraturan organisasi kami diatur bahwa hakim tidak boleh bertemu dengan pihak yang sedang berperkara,” kata Erfandi.
Baca juga: P3Muda Tegas Menjaga NKRI: Dukung Langkah Konstitusional Presiden Terhadap Segala Bentuk Ancaman Makar
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa terdapat pula ketentuan bahwa majelis tidak diperkenankan menangani perkara yang berasal dari daerah asalnya sendiri. Misalnya, hakim yang berasal dari Jawa Timur tidak dapat menangani perkara yang terjadi di Jawa Timur.“Ketentuan tersebut diterapkan untuk menjaga objektivitas sekaligus membangun kepercayaan kader terhadap Mahkamah Partai. Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh jajaran pengurus memahami mekanisme penyelesaian sengketa internal serta menghormati proses hukum dan aturan organisasi yang berlaku,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono turut membuka kegiatan tersebut dan memberikan arahan. Adapun keberadaan Mahkamah Partai memiliki legitimasi kelembagaan dan kedudukan strategis karena telah terdaftar di Kementerian Hukum serta diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 32, penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa susunan Mahkamah Partai disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian, serta putusannya bersifat final dan mengikat secara internal untuk perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan.
Dengan demikian, keberadaan Mahkamah Partai diharapkan dapat memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa sekaligus menciptakan sistem check and balance dalam tata kelola organisasi PPP.









