Agar Ekonomi Tak Panik Hadapi Abu Vulkanik

Faozan AmarAssociate Professor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

HUJAN abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau awal September ini bukan sekadar debu tipis yang mengaburkan pandangan dan mematikan jarak pandang penerbangan. Lebih dari itu, abu vulkanik adalah strategic shock yang mengetuk pintu kesadaran kita: sejauh mana bangsa ini siap menjaga urat nadi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keselamatan rakyatnya saat alam bertindak di luar kendali?

Data Reuters (2026) mencatat petaka penerbangan ini memicu pembatalan lebih dari 1.500 penerbangan di delapan bandara utama, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan melumpuhkan perjalanan 170.000 penumpang. Ketika abu membumbung hingga ketinggian 50.000 kaki, kepanikan perlahan menjalar. Namun, akankah kita membiarkan kepanikan ini melumpuhkan roda kehidupan masyarakat?

Jerat Panic Buying dan Pertaruhan Kesehatan Publik

Setiap bencana selalu mengetuk pintu naluri manusia untuk bertahan hidup. Sayangnya, naluri tanpa panduan strategi sering kali berubah menjadi kepanikan massal (panic buying). Anjuran penggunaan masker untuk menangkal partikulat berbahaya PM2.5 dan PM10 secara mendadak menciptakan demand shock hebat. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2024) saat erupsi Gunung Ruang membuktikan bahaya nyata ini: sedikitnya 529 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merebak hanya dalam kurun beberapa hari. Abu vulkanik bukan cuma persoalan gangguan jadwal penerbangan, melainkan ancaman langsung bagi paru-paru dan keselamatan masyarakat.

Seketika, harga masker di Kota Bogor melambung dari Rp15.000 menjadi Rp22.000 per boks, bahkan stoknya pupus di rak-rak minimarket Kabupaten Bogor hingga Tangerang Selatan. Fenomena ini terasa ironis. Di saat rakyat berjuang melindungi pernapasannya dari serbuan abu, mereka justru harus berhadapan dengan meroketnya harga alat pelindung diri.

Di sinilah pemerintah harus hadir secara arsitektural. Masker dan obat-obatan tidak boleh lagi dipandang sekadar komoditas pasar bebas, melainkan bagian integral dari strategic health supply chain. Ketika imbauan kesehatan disuarakan, rantai pasoknya wajib dijamin ketersediaannya dengan harga yang terjangkau. Jangan biarkan rakyat kecil bertarung sendirian di tengah kepungan abu dan lonjakan harga barang.

PJJ dan Business Continuity Strategy

Langkah responsif ditunjukkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang menetapkan Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mulai 7 September, seuai dengan himbauan Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Dari kacamata manajemen strategis, ini bukan tanda menyerah pada bencana, melainkan eksekusi nyata dari business continuity strategy.David J. Teece (2007) dalam teori Dynamic Capabilities menegaskan bahwa entitas yang tangguh wajib memiliki tiga kemampuan dasar saat menghadapi krisis: sensing (membaca sinyal perubahan), seizing (mengambil tindakan cepat), dan reconfiguring (mengonfigurasi ulang sumber daya).

PJJ adalah wujud reconfiguring. Ketika ruang kelas fisik terkontaminasi abu, proses penyemaian masa depan generasi bangsa dialihkan sementara ke ruang digital. Prinsipnya tegas: dinding sekolah boleh ditutup sementara, tetapi hak anak-anak kita untuk menimba ilmu tidak boleh sedikit pun terampas.

Namun, kebijakan PJJ tidak boleh berhenti sebagai keputusan administratif formalitas. Pemerintah wajib hadir menjembatani kesenjangan akses internet dan perangkat digital di lapangan. Jangan sampai bencana alam memperlebar jurang ketimpangan sosial-pendidikan kita.

Mengubah Kerentanan Menjadi Ketahanan

Indonesia sebenarnya berdiri di atas bantalan makroekonomi yang relatif solid. Badan Pusat Statistik (BPS, 2026) merekam ekonomi nasional tahun 2025 tumbuh tangguh sebesar 5,11 dengan PDB mencapai Rp23.821,1 triliun. Bank Indonesia (2026) pun memproyeksikan laju pertumbuhan 2026 tetap terjaga optimistis di kisaran 4,9–5,7.Akan tetapi, data empiris World Bank (2021) memberi peringatan keras: dalam dua dekade terakhir, bencana alam di Indonesia telah mengeruk kerugian ekonomi hingga US$28 miliar, atau sekitar 0,23 PDB per tahun. Angka ini menegaskan bahwa guncangan lokal yang tak terkelola dengan cepat dapat menggerus ketahanan finansial masyarakat rentan.

Saat jalur udara terganggu akibat abu vulkanik, pemerintah dan pelaku usaha harus gesit mengalihkan tumpuan logistik ke moda transportasi darat dan laut. Sektor armada ekspedisi dan pergudangan, yang menurut BPS tumbuh meyakinkan 8,98, wajib menjadi benteng utama agar distribusi sembako dan kebutuhan pokok masyarakat tidak terputus.

Sudah saatnya kita menggeser cara pandang dari sekadar risk management menuju resilience management. Ketahanan sejati bukan berarti ekonomi yang tidak pernah terguncang. Ketahanan adalah kemampuan bangsa untuk berguncang tanpa harus tumbang, beradaptasi tanpa kehilangan arah, dan bangkit kembali dengan strategi yang lebih perkasa.

Indonesia ditakdirkan lahir dan bernapas di atas hamparan ring of fire. Bencana erupsi bisa datang kapan saja tanpa permisi. Namun, dengan kepemimpinan yang peka, rantai pasok yang tangguh, serta kepekaan sosial yang tinggi, kita bisa memastikan satu hal: abu vulkanik boleh membumbung di langit, tetapi ia tak akan pernah sanggup melumpuhkan roda kehidupan dan ekonomi.