Soal Arah Pembangunan, Indonesia Dinilai Tak Kekurangan Sumber Daya

JAKARTA — Arah pembangunan bangsa perlu kembali berorientasi pada penguatan masyarakat. Ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat memperoleh manfaat dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Menurut Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho, Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan yang selama ini berjalan. Besarnya proyek dan tingginya angka pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menunjukkan keberhasilan apabila hasilnya belum mampu memperluas kesejahteraan dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat secara merata.

Ia kemudian menyinggung pengalaman pembangunan Tiongkok sebagai salah satu bahan pembelajaran. Ia melihat sejumlah momentum penting dalam politik Tiongkok tahun ini, yakni peringatan 100 tahun kelahiran Jiang Zemin, wafatnya mantan Perdana Menteri Zhu Rongji, serta Sidang Pleno Kelima Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, dapat menjadi momentum untuk melihat bagaimana sebuah negara mengevaluasi perjalanan pembangunannya.

“Yang perlu kita pelajari bukan sistem politik Tiongkok, tetapi keberanian sebuah bangsa untuk terus mengevaluasi arah pembangunannya. Indonesia juga harus berani bertanya: pembangunan yang kita jalankan selama ini sebenarnya hendak membawa rakyat ke mana?” ujar Hardjuno dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).

Hardjuno mengatakan, pertumbuhan ekonomi selama ini kerap menjadi tolok ukur utama pembangunan. Padahal, konstitusi telah memberikan landasan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan orientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, pertumbuhan perlu diikuti dengan pemerataan manfaat dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

“Pertumbuhan penting, investasi penting, industrialisasi juga penting. Tetapi semuanya adalah alat. Tujuan akhirnya adalah rakyat semakin produktif, memiliki aset, memperoleh pekerjaan yang layak, dan mempunyai kesempatan untuk naik kelas. Kalau ekonomi tumbuh tetapi kekayaan semakin terkonsentrasi, kita perlu berani mengatakan ada yang harus diperbaiki dari arah pembangunan kita,” tuturnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Hardjuno mendorong penguatan sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat, seperti UMKM, koperasi, pertanian, industri nasional, dan penciptaan lapangan kerja. Ia menegaskan, ekonomi kerakyatan tidak identik dengan penolakan terhadap investasi atau pasar, melainkan membutuhkan peran negara untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara lebih luas.

Hardjuno juga mengaitkan agenda ekonomi kerakyatan dengan penegakan hukum. Menurutnya, kepastian hukum, pemberantasan korupsi, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembalian aset hasil kejahatan harus menjadi bagian dari agenda pembangunan. Aset negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi, kata dia, semestinya dapat dikembalikan untuk mendukung kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Karena itu saya selalu melihat asset recovery bukan semata persoalan menghukum pelaku kejahatan. Aset yang berhasil dikembalikan harus kembali menjadi modal pembangunan. Di situlah hukum bertemu dengan pembangunan dan keadilan ekonomi,” katanya.

Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa transformasi ekonomi membutuhkan konsistensi kebijakan dan arah pembangunan dalam jangka panjang. Indonesia dinilai telah memiliki landasan melalui konstitusi dan prinsip ekonomi kerakyatan, sehingga yang diperlukan saat ini adalah memastikan seluruh kebijakan ekonomi tetap berpijak pada tujuan tersebut.

“Indonesia tidak kekurangan sumber daya, tidak kekurangan manusia yang mampu, dan tidak kekurangan modal sosial. Yang harus kita pastikan adalah arahnya. Pembangunan harus kembali mempunyai ukuran yang sederhana: apakah rakyat semakin berdaya, semakin sejahtera, dan semakin memiliki bagian dalam kemajuan ekonomi negaranya sendiri,” pungkasnya.