IBCSD dan Pemprov Jawa Barat Dorong Dunia Usaha Kurangi Sisa Pangan sebagai Strategi Bisnis

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendorong sektor hotel, restoran, kafe (HOREKA), ritel, dan bakery menjadikan pengurangan susut dan sisa pangan sebagai strategi bisnis.

Upaya itu ditempuh melalui kegiatan bertajuk "Pelatihan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan serta Penyelamatan Pangan Berlebih". Pelatihan ini sebagai tindak lanjut dari kerja sama IBCSD dan Pemprov Jawa Barat yang dimulai awal tahun ini untuk mendukung pembangunan rendah karbon, ekonomi sirkular, serta ketahanan pangan di Jawa Barat.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Minta Pemprov Jabar Antisipasi Kekeringan Ekstrem

Kegiatan tersebut bagian dari inisiatif GRASP 2030 (Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan di Tahun 2030), yang merupakan salah satu program IBCSD.

Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani, mengatakan bahwa pengurangan sisa pangan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga strategi bisnis yang mampu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

"Setiap makanan yang dibeli tetapi akhirnya tidak terjual atau tidak dikonsumsi bukan hanya kehilangan bahan pangan. Di dalamnya terdapat biaya pembelian bahan baku, tenaga kerja, energi, air, penyimpanan, transportasi, hingga biaya pembuangan. Karena itu, mengurangi sisa pangan berarti meningkatkan efisiensi bisnis sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat," ujarnya, Senin (3/8/2026).Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024, sisa makanan masih menjadi penyumbang terbesar timbulan sampah di Jawa Barat dengan porsi mencapai 39,02 persen dari total sampah yang dihasilkan.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya pencegahan sejak sumbernya, termasuk di sektor HOREKA, ritel, dan bakery yang memiliki peran penting dalam rantai pasok pangan.

Untuk memetakan kesiapan pelaku usaha, IBCSD melakukan survei awal terhadap perusahaan peserta pelatihan. Hasilnya menunjukkan bahwa 53 persen perusahaan telah memiliki kebijakan atau program pengurangan sisa pangan, sementara 30 persen lainnya sedang merencanakannya.

Selain itu, 60 persen responden telah melakukan pencatatan volume sisa pangan secara rutin. Namun, perusahaan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, belum tersedianya sistem pencatatan yang sederhana, serta belum adanya metode pengukuran yang seragam.

Mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jawa Barat, Eka Jatnika Sundana, menegaskan bahwa pengurangan susut dan sisa pangan memerlukan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pencegahan harus dimulai dari sumber melalui perubahan praktik produksi dan konsumsi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung daya saing dunia usaha.

Selain membahas upaya pencegahan, pelatihan juga memperkenalkan mekanisme penyelamatan pangan berlebih melalui redistribusi pangan yang aman.

Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis, menegaskan bahwa pangan yang masih layak konsumsi sebaiknya dimanfaatkan melalui donasi kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tetap memperhatikan standar keamanan pangan. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi timbulan sisa pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Dukungan juga datang dari Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Amnu Fuady, yang menekankan bahwa pengelolaan sisa pangan merupakan bagian penting dari pengembangan pariwisataberkelanjutan.

Dia menyampaikan bahwa praktik pengurangan food waste (sisa pangan) tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi.Mengacu pada studi terhadap 42 hotel di 15 negara, setiap investasi sebesar USD1 untuk program pengurangan food waste berpotensi menghasilkan penghematan rata-rata USD7, sehingga pengurangan sisa pangan menjadi investasi yang memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha.

Peserta juga melakukan uji coba aplikasi "Stop Boros Pangan" yang dipandu oleh Nenny Fasyaini, Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, peserta diperkenalkan pada pendekatanTarget–Measure–Act (TMA) dari WRAP melalui GRASP 2030 untuk membantu perusahaan menetapkan target, mengukur sumber timbulan sisa pangan, dan menentukan langkah pengurangan berbasis data.

Sebagai tindak lanjut, IBCSD bersama Pemprov Jawa Barat melalui GRASP 2030 akan mendampingi perusahaan membangun baseline, menerapkan pengukuran berbasis data, dan memperluas praktik pengurangan susut dan sisa pangan di sektor HOREKA, ritel, dan bakery.

Upaya ini diharapkan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan sekaligus mendukung pencapaian target nasional pengurangan susut dan sisa pangan serta ekonomi sirkular.

Sekadar diketahui, GRASP 2030 merupakan platform kolaborasi yang diinisiasi oleh IBCSD dengan dukungan WRAP untuk mempercepat pencapaian target nasional pengurangan susut dan sisa pangan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi penyelamat pangan, GRASP 2030 mendorong penerapan pengukuran, rencana aksi pengurangan, praktik terbaik, serta penguatan kebijakan guna membangun sistem pangan Indonesia yang lebih efisien, tangguh, dan berkelanjutan.