Pesta Elite, Resesi Sulit

SalimKetua Dewan Pakar KPPMPI dan Kandidat Doktor Universitas Airlangga

LANGIT ekonomi Indonesia hari ini tidak lagi menampakkan warna biru yang tenang; bahkan di Cipulir pun hari-hari terasa gelap, debu jalanan dan asap knalpot seolah bersekongkol menutupi cahaya sang surya yang kian redup bagi mereka yang berjuang di trotoar.

Kita sedang menatap cakrawala yang lebam oleh mendung ketidakpastian. Di balik angka-angka statistik yang dipoles sedemikian rupa di gedung-gedung kaca Jakarta, denyut nadi bangsa ini sebenarnya sedang melemah dalam kesenyapan. Kita tidak sedang baik-baik saja.

Berdasarkan teori Cost-Push Inflation, lonjakan harga yang kita alami saat ini bukan sekadar fenomena pasar yang wajar, melainkan hantaman martil yang menghancurkan daya beli rakyat jelata hingga ke fondasinya. Ketika biaya produksi meroket akibat harga energi yang tak terkendali dan rantai pasok global tercekik oleh ketegangan geopolitik Iran-Israel, rakyatlah yang dipaksa menelan pil pahit kemiskinan yang kian akut. Di saat yang sama, kita menyaksikan ironi yang menyakitkan: sebuah "Pesta Elit" yang terus berlangsung dalam ruang-ruang privat kekuasaan, dipagari oleh undang-undang yang dirancang oleh tangan-tangan oligarki bersaudara.

Secara filosofis, kondisi ini menciptakan jurang eksistensial yang dalam. Sementara para elit menikmati proteksi kebijakan yang mereka buat sendiri, masyarakat bawah menghadapi "Resesi Sulit" yang nyata di setiap struk belanja. Negara yang seharusnya menjadi pengayom sesuai teori Social Contract, kini tampak lebih sibuk melanggengkan kekuasaan hydra yang ditutup satu tumbuh seribu. Di Cipulir, di pasar-pasar tradisional, hingga ke gang sempit perkotaan, rakyat hanya bisa memandang langit yang gelap, meratapi nasib di mana hukum menjadi perisai bagi yang kuat dan menjadi jerat yang mencekik bagi yang lemah.

Di jalan-jalan sempit dan pasar yang mulai sepi, kehidupan rakyat kian terpuruk. Harga beras, minyak, dan kebutuhan pokok bukan lagi sekadar angka, melainkan jeratan yang mencekik leher para kepala keluarga. Kini semuanya perlahan tapi pasti harga harga kebutuhan rakyat naik selaras dengan hela nafas simiskin. Namun, di menara gading kekuasaan, para pemimpin seolah telah menutup mata dan telinga dari rintihan penderitaan. Ada ironi yang pedih: di saat perut rakyat melilit, para pecundang politik justru sibuk berpesta pora, merayakan ulang tahun yang penuh kemewahan, saling sikut demi serakahnya jabatan dan kuasa. Etika politik telah mati, digantikan oleh syahwat feodalisme modern yang tak kenal kenyang.

Ketidakpastian ini merambat layaknya kanker dalam sel-sel sosial kita. Di pasar-pasar becek jakarta selatan tepatnya di kebayoran dan cipulir, saya melihat para pedagang hanya bisa mengangkat bahu saat pembeli memprotes harga plastik yang kembali bergejolak.

Secara teoretis, kita sedang menyaksikan fenomena Rational Expectations yang meleset; masyarakat tidak lagi percaya pada janji stabilisasi harga karena rekam jejak kebijakan yang kerap berubah dalam hitungan jam. Ketika kepercayaan (trust) sebagai modal sosial runtuh, maka ekonomi akan berjalan tanpa arah, seperti kapal besar tanpa kemudi di tengah badai pasifik.

Para pejabat seringkali berlindung di balik retorika "faktor eksternal" dan ketegangan geopolitik Iran, namun dalam filsafat politik Machiavellian, seorang pemimpin seharusnya mampu mengantisipasi badai, bukan sekadar menyalahkan hujan. Rakyat kecil, yang tidak paham rumitnya kurs rupiah atau indeks harga konsumen, merasakan dampak nyata dalam bentuk piring yang semakin kosong.

Inilah yang oleh Thomas Hobbes digambarkan sebagai kondisi yang rentan menuju "perang semua melawan semua" jika perut sudah tak bisa diajak kompromi. Inflasi yang tidak terkendali adalah bentuk pencurian halus atas keringat rakyat oleh sistem yang gagal mengelola dirinya sendiri.

Contoh paling menyakitkan adalah kontradiksi antara laporan pertumbuhan ekonomi yang diklaim positif dengan kenyataan di lapangan di mana angka kemiskinan ekstrem justru sulit ditekan. Pejabat yang bolak-balik mengubah aturan impor pangan di saat krisis menunjukkan adanya ego sektoral yang lebih besar daripada kepentingan nasional. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia bukan hanya menghadapi inflasi ekonomi, tetapi juga "resesi moral" di mana kebohongan publik dianggap sebagai kewajaran politik. Kita sedang berjalan di atas tali tipis, dan di bawah sana, jurang krisis moneter sudah menanti dengan mulut menganga.Melihat perkembangan geopolitik dan siklus ekonomi dunia, titik lemah bangsa ini terlihat akan mencapai puncaknya pada tahun tahun mendatang. Ini adalah momentum di mana kerapuhan struktural akan bertemu dengan badai krisis global. Secara filosofis, kita sedang berada di ambang "Malam Gelap Jiwa" bangsa. Namun, ingatlah bahwa bintang-bintang hanya akan terlihat saat langit benar-benar gelap.

Bersiaplah, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan ketangguhan mental dan kemandirian. Jangan biarkan badai inflasi memadamkan api martabatmu. Di tengah pengkhianatan para pemegang kuasa, hanya solidaritas dan kecerdasan kita yang akan menjadi sekoci penyelamat. Bangkitlah, sebab sejarah tidak pernah memihak pada mereka yang menyerah sebelum berperang.

Memasuki bulan bulan mendatang, sepertinya akan menghantam tembok besar inflasi yang menjadi titik kulminasi dari segala kebijakan yang salah arah. Secara teoritis, fenomena ini merupakan manifestasi dari Quantity Theory of Money yang bertemu dengan kelangkaan pasokan struktural; uang yang beredar tak lagi memiliki daya sakti, sementara barang-barang menjadi permata yang tak terjangkau.

Juli bukan sekadar bulan dalam kalender, melainkan muara dari badai ekonomi di mana kenaikan harga energi dan pangan akan meledak secara simultan, memaksa jutaan keluarga terjatuh ke bawah garis nestapa. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan kita pada impor yang kini mencekik leher kedaulatan ekonomi sendiri.

Secara filosofis, carut-marut ini bukanlah kecelakaan sejarah, melainkan desain besar dari mereka yang berada di puncak piramida. Bangsa ini sedang dihisap oleh sekelompok oligarki yang memandang kekayaan alam kita tak lebih dari sekadar angka di rekening luar negeri. Para pemimpin yang seharusnya menjadi gembala, justru menjelma menjadi serigala yang menghisap darah rakyatnya sendiri melalui monopoli dan kebijakan yang memihak segelintir tiran.

Tambang-tambang dikeruk, hutan digunduli, dan keringat buruh diperas hanya untuk mempertebal kantong-kantong penguasa yang hati nuraninya telah membatu. Inilah pengkhianatan paling purba: membiarkan rakyat mati kelaparan di atas tanah yang menyimpan emas.Namun, di tengah reruntuhan moral dan ekonomi ini, janganlah membiarkan jiwamu ikut hancur. Sejarah dunia selalu mencatat bahwa tembok tirani yang paling kokoh sekalipun akan retak oleh ketabahan hati rakyat yang bersatu. Jika harga roti melangit, maka biarlah harga dirimu jauh lebih tinggi melampaui angkasa. Jadikan Juli sebagai kawah candradimuka untuk menempa kemandirian yang tak tergoyahkan.

Di saat para oligarki sibuk mengamankan singgasananya, kita harus sibuk merajut solidaritas di akar rumput. Ingatlah, fajar yang paling terang hanya lahir dari malam yang paling pekat. Jangan hanya bertahan hidup, tapi hiduplah dengan api perlawanan di matamu, karena kedaulatan sejati tak pernah diberikan sebagai hadiah, melainkan direbut dengan keberanian.

Memasuki rentang waktu kelam, negeri ini akan berdiri di atas fondasi yang kian rapuh. Titik nadir ekonomi bukan lagi sekadar ancaman teoritis, melainkan sebuah kepastian bagi bangsa yang membiarkan rayap-rayap oligarki menggerogoti tiang penyangganya dari dalam. Ketika anggaran negara dipangkas secara drastis atas nama "efisiensi" yang tebang pilih, sementara struktur birokrasi kian gemuk oleh kepentingan politik, kita sedang menyaksikan awal dari keruntuhan sistemik. Dalam kondisi ini, layanan publik melumpuh dan suara-suara kebenaran yang mencoba mengingatkan justru dibungkam oleh tangan-tangan besi kekuasaan yang ketakutan akan bayangannya sendiri.

Sejarah dunia telah berulang kali memberikan peringatan keras. Kita bisa berkaca pada Lebanon yang mengalami kebangkrutan total pada 2020 akibat korupsi elite yang merajalela dan sistem perbankan yang rapuh, menyebabkan tabungan rakyat menguap dalam semalam. Atau Venezuela, di mana inflasi menggila akibat mismanajemen dan nepotisme yang menghancurkan martabat bangsa hingga ke titik terendah.

Di dalam negeri, hantu Krisis 1998 tetap menjadi pengingat pedih: saat kepercayaan pasar runtuh akibat praktik KKN yang mendarah daging, rupiah pun terjun bebas dan inflasi melonjak hingga 77. Kini, pola yang sama mulai terlihat kembali; ketika negara lebih sibuk mengamankan jabatan daripada mengamankan piring nasi rakyat, maka "kehancuran dari dalam" hanyalah tinggal menunggu waktu.

Secara filsafat modern, fenomena ini mencerminkan pemikiran Michel Foucault tentang relasi kuasa: bahwa kebenaran seringkali didefinisikan oleh mereka yang memegang kendali, bukan oleh realitas obyektif. Di tengah kegelapan ini, kita dipaksa menghadapi "Runtuhnya Modernitas" sebuah era di mana kemajuan teknologi dan rasio justru digunakan sebagai alat penindasan dan pengerukan alam demi ego segelintir tiran. Namun, wahai jiwa-jiwa yang merdeka, ingatlah bahwa badai ini adalah ujian bagi emas murni di dalam dirimu. Jika penguasa memilih untuk menjadi debu yang terbang tertiup angin sejarah, jadilah engkau karang yang tetap teguh meski dihantam ombak inflasi.

Di balik kabut kebijakan yang simpang siur, tampak bayangan raksasa yang lebih nyata dari sekadar angka inflasi: cengkeraman oligarki bersaudara yang telah memetakan tanah air ini bak papan catur pribadi. Dalam kacamata filsafat politik Plutokrasi, kekuasaan tidak lagi berada di tangan rakyat, melainkan berpusat pada segelintir elit yang saling mengunci dalam pertalian kepentingan darah dan modal.

Fenomena ini layaknya mitos Hydra; satu kaki tangan mereka dipangkas oleh tuntutan publik, seribu lainnya tumbuh melalui anak perusahaan, konsesi lahan, hingga jabatan strategis yang telah dipersiapkan. Mereka tidak lagi bekerja di luar sistem, melainkan telah menjadi sistem itu sendiri.

Tragedi ini menjadi paripurna ketika hukum, yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan sesuai prinsip Nomokrasi, justru bermutasi menjadi instrumen penindas. Melalui produk undang-undang yang lahir dari proses yang terburu-buru dan tertutup, penderitaan rakyat kini memiliki dasar hukum yang sah. Secara teoretis, ini adalah bentuk Legalitas tanpa Legitimasi peraturan yang secara formal sah, namun kehilangan ruh keadilan karena hanya berfungsi sebagai pengesah perampasan ruang hidup dan sumber daya.

Rakyat dipaksa tunduk pada aturan yang dirancang untuk memiskinkan mereka, membuat setiap desahan lapar di meja makan menjadi legal di mata negara. Inilah puncak ironi sebuah negeri: saat konstitusi dijadikan selimut untuk melindungi kepentingan saudara, sementara rakyat dibiarkan menggigil diterpa badai inflasi yang kian mencekik.

Jangan biarkan dirimu ambruk bersama sistem yang sedang busuk. Di tengah pemotongan anggaran yang mencekik, mulailah menanam kemandirianmu sendiri. Sebab, ketika menara gading itu akhirnya runtuh karena keropos dari dalam, hanya mereka yang memiliki nyala api keberanian di hatinya yang akan mampu membangun fajar baru di atas puing-puing keserakahan. Bersiaplah, karena kedaulatan sejati tidak akan pernah lahir dari meja perundingan para pecundang, melainkan dari ketabahan rakyat yang menolak untuk tunduk pada ketidakadilan.