Kapolri Launching Direktorat PPA-PPO di 11 Polda, Perkuat Perlindungan Kelompok Rentan

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda dan 22 Polres.

Sigit memastikan peresmian di tingkat Polda dan Polres ini dilakukan untuk optimalisasi pelayanan serta perlindungan terbaik bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan.

“Sehingga permasalahan korban dari kelompok rentan yang selama ini banyak terjadi di lapangan namun tidak dilaporkan, alhamdulillah dengan pembentukan Direktorat PPA-PPO ini semua korban bisa terlayani dengan baik,” kata Sigit di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Sigit menyebut, sejak dibentuknya Direktorat PPA-PPO di tingkat Mabes Polri, jajarannya terus melakukan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian korban agar mau melapor ke kepolisian.

“Kami sampaikan, selama satu tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian masyarakat yang menjadi korban agar betul-betul meyakini bahwa pada saat melapor mereka akan terlindungi. Karena di satu sisi, hal ini memang menimbulkan trauma apabila tidak bisa kita berikan pelayanan, perlindungan, dan pendampingan psikologis yang baik,” ujar Sigit.

Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan Direktorat PPA-PPO juga akan melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan kementerian, lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan pihak luar negeri.

“Untuk betul-betul memberikan pelayanan terbaik. Karena di satu sisi ada korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan di dalam negeri. Namun di sisi lain, banyak terjadi peristiwa people smuggling yang korbannya adalah warga negara kita yang tertipu janji pekerjaan, namun justru menjadi korban di luar negeri karena menggunakan jalur tidak resmi. Di sini kita bekerja agar hal tersebut bisa dihindari,” paparnya.

Menurut Sigit, Direktorat PPA-PPO Polri akan hadir untuk mencegah terjadinya masyarakat yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Di sisi lain, Sigit berharap peluncuran Direktorat PPA-PPO ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kelompok rentan.

“Sekali lagi, ini adalah momentum yang harus kita dorong sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk korban people smuggling, ke depan benar-benar bisa kita maksimalkan. Kita terus tingkatkan profesionalisme personel dan ini juga membuka ruang kesetaraan gender,” tutur Sigit.

Adapun 11 Polda dan 22 Polres yang diluncurkan Direktorat PPA-PPO, yakni:

1. Polda Metro Jaya
•    Polres Metro Jakarta Barat
•    Polres Metro Jakarta Timur
•    Polres Metro Jakarta Utara
•    Polres Metro Jakarta Pusat
•    Polres Metro Bekasi Kota

2. Polda Jawa Timur
•    Polrestabes Surabaya
•    Polresta Sidoarjo
•    Polres Malang
•    Polres Probolinggo Kota
•    Polres Batu

3. Polda Sumatera Selatan
•    Polres Lahat
•    Polres Ogan Komering Ulu
•    Polres Musi Rawas Utara
•    Polres Ogan Ilir

4. Polda Jawa Barat
•    Polres Karawang
•    Polres Bogor

5. Polda Jawa Tengah
•    Polrestabes Semarang
•    Polresta Banyumas
•    Polresta Surakarta
•    Polresta Cilacap
•    Polres Magelang Kota

6. Polda Sumatera Utara
•    Polres Tanah Karo

7. Polda Sulawesi Selatan
8. Polda Kalimantan Barat
9. Polda NTB
10. Polda NTT
11. Polda Sulawesi Utara