Menempatkan Kesehatan Publik sebagai Pilar Pemulihan Pascabencana

Oleh: Sri Gusni Febriasari, Sekjen Iluni Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI & Founder Komunitas Sobat Sehat

AKHIR-akhir ini bencana hidrometeorologi terjadi di berbagai wilayah nusantara. Banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa, Barat, Jawa Tengah hingga Sulawesi Utara. 

Pola ini tidak lagi bersifat insidental, melainkan berulang. Di balik rumah terendam dan akses jalan terputus, terdapat dimensi lain yang kerap luput dari perhatian utama, yakni dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam setiap bencana, respons awal hampir selalu terfokus pada evakuasi, distribusi bantuan logistik, serta penyediaan tempat pengungsian. Langkah-langkah tersebut krusial pada fase tanggap darurat. Namun, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa kualitas pemulihan masyarakat pasca bencana sangat ditentukan oleh bagaimana isu kesehatan publik diposisikan sejak awal, bukan setelah situasi dinyatakan aman.

Dalam situasi krisis, kehadiran layanan kesehatan yang cepat, informasi yang jelas, serta kepastian akses terhadap layanan dasar berperan penting dalam menekan kecemasan publik. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, aspek ini berkaitan erat dengan rasa aman dan kepercayaan sosial, yang menjadi pondasi penting bagi pemulihan pasca bencana.

Aceh, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara menghadapi tantangan yang berbeda. Wilayah yang luas dan kondisi geografis yang beragam membuat akses layanan kesehatan pasca bencana tidak selalu merata. Di sejumlah daerah, puskesmas menjadi satu-satunya tumpuan pelayanan kesehatan primer. 

Ketika fasilitas ini terganggu, layanan rutin seperti pengobatan penyakit kronis, imunisasi, serta layanan kesehatan ibu dan anak ikut terhenti. Dampaknya sering kali tidak langsung terlihat, tetapi terasa dalam jangka menengah dan panjang.

Sementara itu, Sumatera Barat kerap menunjukkan kekuatan solidaritas komunitas saat bencana terjadi. Modal sosial ini menjadi aset penting dalam fase darurat. Namun, dari sudut pandang kesehatan publik, solidaritas sosial tetap perlu ditopang oleh sistem pelayanan kesehatan yang siap dan berkelanjutan. Tanpa dukungan sistemik, risiko penyakit berbasis lingkungan, gangguan gizi di pengungsian, serta masalah kesehatan mental tetap menjadi ancaman nyata.

Pada fase tanggap darurat, masalah kesehatan yang paling sering muncul meliputi cedera fisik, diare, infeksi saluran pernapasan akut, dan penyakit kulit. Ketersediaan air bersih dan sanitasi menjadi persoalan utama. Kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, lansia, dan penyandang disabilitas berada pada posisi paling berisiko. 

Dalam praktiknya, layanan kesehatan sering kali bersifat responsif dan jangka pendek, belum sepenuhnya dirancang dalam kerangka kesinambungan layanan.

Kesehatan Mental

Ketika bencana terjadi, isu kesehatan mental merupakan aspek yang tak jarang terpinggirkan. Sejumlah kajian Kementerian Kesehatan dan lembaga akademik menunjukkan bahwa tingkat stres dan kecemasan masyarakat meningkat signifikan pascabencana. 

Namun, layanan dukungan psikososial belum selalu terintegrasi secara konsisten dalam respons darurat. Di wilayah dengan bencana berulang, beban psikologis bersifat kumulatif dan memerlukan pendekatan jangka panjang.

Dalam konteks ini, pendekatan kesehatan masyarakat menawarkan kerangka berpikir yang relevan. Deklarasi Alma-Ata yang dirumuskan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa primary health care bukan semata layanan medis, melainkan strategi menyeluruh yang mencakup pencegahan, kesinambungan layanan, partisipasi masyarakat, serta keadilan akses. 

Dalam situasi bencana, prinsip ini menekankan bahwa kesehatan harus dijaga tidak hanya pada fase darurat, tetapi sepanjang siklus krisis mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Tanpa kesinambungan tersebut, intervensi kesehatan berisiko terputus di tengah jalan dan kehilangan dampak jangka panjangnya.

Tantangan semakin kompleks saat memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Perhatian publik dan media mulai berkurang, sementara sebagian masyarakat masih tinggal di pengungsian atau hunian sementara. 

WHO mencatat bahwa risiko wabah penyakit justru dapat meningkat pada fase ini, ketika layanan dasar belum sepenuhnya pulih dan pengawasan kesehatan melemah. Penyakit menular, gangguan gizi, serta terbatasnya akses layanan kesehatan primer menjadi risiko yang perlu diantisipasi.

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa masyarakat relatif dapat memahami keterbatasan sumber daya dalam situasi darurat. Namun, kesehatan publik menuntut kesinambungan, bukan sekadar respon sesaat. Ketika layanan kesehatan berhenti seiring berakhirnya status darurat, dampak yang tersisa seringkali justru lebih panjang dan kompleks.

Di titik inilah pemilihan prioritas kebijakan menjadi krusial. Kesehatan tidak cukup diposisikan sebagai respon setelah bencana terjadi, melainkan sebagai bagian dari kesiapsiagaan. Penguatan puskesmas di wilayah rawan bencana, sistem surveilans penyakit pascabencana, serta edukasi kesehatan berbasis komunitas merupakan langkah pencegahan yang berbasis pengalaman dan bukti empiris.

Bencana hidrometeorologi memang tidak selalu dapat dicegah. Namun, dampak kesehatannya dapat diminimalkan. Di Aceh, Sumatera Utara,Sumatera Barat, Jawa Tengah hingga Sulawesi Utara, kesehatan publik seharusnya menjadi salah satu indikator utama ketahanan daerah. Bukan hanya soal seberapa cepat bantuan tiba, tetapi seberapa baik masyarakat dapat kembali hidup sehat setelah bencana berlalu.

Pada akhirnya, kesehatan merupakan ukuran paling jujur dari ketahanan sosial. Ketika bencana terus berulang, pertanyaan pentingnya bukan lagi apakah kita siap menghadapi bencana berikutnya, melainkan apakah kita masih akan menempatkan krisis kesehatan sebagai urusan yang datang belakangan. 

Menjadikan kesehatan sebagai prioritas sejak kesiapsiagaan hingga pemulihan jangka panjang adalah bagian dari proses belajar dari bencana dan memperkuat ketahanan bersama.