Demokrat Ogah Tiru Golkar Minta Jatah Kursi Menteri: Hak Prerogatifnya Presiden

Partai Demokrat ogah meniru Partai Golkar yang meminta jatah kursi menteri kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Partai berlambang bintang mercy itu mengingatkan hak prerogatif presiden yang menentukannya.

Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan bahwa penetapan menteri dalam kabinet pemerintahan adalah kewenangan dari presiden terpilih.

Penetapan menteri itu adalah domainnya presiden. Dan berapa menteri, kepada partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya presiden, kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Herman meyakini bahwa calon presiden terpilih sudah memahami rumusan kabinet yang bakal disusun. Nantinya mengenai posisi menteri, kata dia, presiden bakal bicara dengan pimpinan partai politik pengusung.

Saya kira Pak Prabowo sudah punya rumusannyalah, sudah punya rumusannya dan ya sebaiknya memang yang menjadi hak prerogatif presiden ya biarkan Pak Prabowo untuk menentukan sikapnya, untuk mengambil keputusannya, ujarnya.

Untuk Partai Demokrat sendiri, lanjut Herman, ia mengatakan pihaknya menunggu keputusan Prabowo. Selain itu, pihaknya masih menunggu keputusan dari KPU terkait hasil pemilu yang rencananya akan diumumkan pada 20 Maret mendatang.

Kalau Demokrat kan kemarin sudah saya sampaikan juga, bahwa sampai saat ini kami masih menunggu tanggal 20 Maret sampai betul-betul KPU secara formal memutuskan pemenang presiden, pemenang pemilu presiden siapa, ditetapkan, ungkapnya.

Setelah itu pimpinan partai-partai ya akan berbicara dengan Pak Prabowo untuk merumuskan portofolio dan kriteria, mungkin juga nanti pada akhirnya keputusan ya ada di tangan presiden terpilihlah, jelas dia.

Seperti diketahui bahwa Airlangga secara terang-terangan meminta jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Alasannya karena Golkar menang di 15 dari 38 provinsi.

Merespons itu, Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka menuturkan bahwa permintaan Airlangga soal jumlah menteri bisa dibicarakan. Namun, kata Gibran, pihaknya kini tengah fokus pada hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan diumumkan pada 20 Maret 2024.

"Ya nanti dibicarakan lagi, kami kan sedang fokus di tanggal 20. Hasilnya seperti apa," ujarnya saat diwawancarai di Balai Kota Solo, Senin (18/3/2024).