Calon Panglima TNI Tak Boleh Berpolitik Praktis, tapi Paham Politik
JawaPos.com Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan memilih sosok calon Panglima TNI yang dekat dengan rakyat. Hal ini dianggap penting, karena dinamika Pemilu dan Pilpres 2024 akan berpengaruh terhadap stabilitas kemanan nasional.
Pengamat intelijen dan terorisme, Ridlwan Habib menyampaikan, sosok colon Panglima TNI yang bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa juga harus paham proses politik. Mengingat, kondisi saat ini tengah memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024.
Saya kira kita harus mencari Panglima TNI yang memahami tentang proses politik yang sedang berjalan. Kita tidak bisa menafikkan seolah-seolah Panglima TNI harus dipisahkan dari persiapan pilpres, kata Ridlwan di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/).
Meski demikian, sosok Panglima TNI yang bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan datang tidak boleh berpolitik praktis. Sebab, Undang-undang melarang TNI berpolitik praktis.
TNI harus berada di atas semua golongan, di atas semua partai politik, tidak boleh memihak salah satu partai politik, tegas Ridlwan.
Pemahaman Panglima TNI akan politik, lanjut Ridlwan, dianggap sangat penting karena dinamika Pemilu dan Pilpres 2024 akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional, baik di Jakarta maupun di daerah pedalaman yang sulit dijangkau.
Jadi, ini proses persiapannya sangat mepet, di derah ada yang belum tahu. Mau tidak mau TNI akan terlibat, misalnya dalam pengamanan pengiriman kotak suara, yang menggunakan pesawat, walaupun tidak boleh berada di dalam TPS misalnya. Tapi soal pengiriman logistik surat suara dari pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu menggunakan fasilitas TNI karena banyak tempat-tempat yang sulit terjangkau. Pesawat Hercules dan kapal laut, ungkap Ridlwan.
Oleh karena itu, Ridlwan menyarankan Presiden Jokowi tidak tidak boleh asal pilih terkait calon Panglima TNi. Presidem Jokowi sebagai pemegang hak proregatif, sebaiknya mengajukan calon panglima TNI yang mempunyai sense of politik, tetapi tidak boleh berpolitik praktis.
Bisa jadi calon pengganti Jenderal Andika yang akan dipilih Jokowi berasal dari matra Angkatan Darat. Sebab, tidak ada aturan tertulis bahwa Panglima TNI harus bergantian atau bergiliran dari masing-masing matra.
Panglima TNI tidak boleh ada motivasi berpolitik, tegas Ridlwan.
Dia juga meminta DPR harus melihat sosok calon panglima TNI yang dekat dengan rakyat saat uji kelayakan dan kepatutan. Sebab, sejarah TNI tidak bisa dipisahkan dari rakyat itu sendiri.
Jika terjadi krisis maka itu TNi perlu hadir membantu rakyat, pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya akan mengirimkan Supres itu pada hari ini karena mengingat DPR akan memasuki masa reses pada 16 Desember 2022 mendatang.
Surpres penggantian panglima TNI itu kita akan reses juga dalam beberapa waktu ke depan akan reses di DPR. Kita sudah menghitung bahwa pada hari ini akan dikirim kepada DPR surpresnya, pungkas Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/11) lalu.
