PMK Ternak Masuk RI, Presiden Diminta Ambil Langkah Cepat

Nasional | republika | Senin, 9 Mei 2022 - 07:23

REPUBLIKA.CO.ID, Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP) meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah konkret untuk menghambat lajut proses penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) dari Jawa Timur ke provinsi lain.

"Presiden perlu mengambil langkah cepat membentuk satuan tugas untuk mengatasi masalah tersebut," kata Ketua Umum KPP Teguh Boediyana dalam keterangan resminya, Ahad (8/5/2022).

Antara lain, kata Teguh, apabila diperlukan dilakukan pemusnahan hewan tertular serta ketersediaan dana tanggap darurat untuk penanganan penyebaran PMK. Termasuk ketersediaan vaksin yang dibutuhkan serta pemberian kompensasi bagi peternak rakyat yang ternaknya tertular PMK.

Lebih lanjut, KPP juga meminta agar Presiden Joko Widodo segera memerintahkan penelusuran asal terjadi dan masuknya PMK ke wilayah Indonesia dan memberikan sanksi bagi yang bertanggung jawab atas masuknya PMK.

Teguh menambahkan, Kementerian Pertanian serta instansi terkait perlu segera mengambil langkah konkret menghambat laju proses penularan PMK dari Jawa Timur ke provinsi lain.

"Pemerintah juga harus segera mengantisipasi implikasi merebaknya PMK antara lain terkait hambatan ekspor karena dipastikan negara yang statusnya bebas PMK yang akan melarang masuknya berbagai produk dari Indonesia," katanya.

Langkah selanjutnya, yakni meninjau kembali berbagai peraturan dan kebijakan yang berpotensi akan masuknya PMK. "Perlu dipertimbangkan kembali menerapkan kebijakan maximum security atas masuknya produk hewan atau hewan ke wilayah Republik Indonesia," ujar dia.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur beberapa hari lalu mengumumkan di Jawa Timur telah terjadi penyebaran PMK. Di mana, penyakit tersebut oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dimasukkan sebagai penyakit hewan yang paling berbahaya dan masuk daftar A.

Virus PMK sangat mudah menyebar dan melalui udara mampu menempuh jarak sekitar 200 kilometer. "Sebagai negara yang sudah dinyatakan bebas PMK, outbreak di Jawa Timur ini musibah dan pukulan berat bagi industri peternakan dan berpotensi merugikan kegiatan ekonomi," kata Teguh.