Partai Demokrat Bisa Dapat Banyak Dukungan di Pilpres 2024
JawaPos.com Bursa pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim sedang dibuka. Nama ketua DPD Partai Demokrat Jatim akan diumumkan pada musyawarah daerah pada Kamis (20/1).
Nama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak masuk dalam bursa tersebut. Saat ini, Emil telah mengantongi 12 suara. Emil perlu mendapat 20 suara untuk menjadi ketua DPD Partai Demokrat Jatim.
Pemilihan Emil Dardak menjadi ketua DPD Partai Demokrat dinilai bisa menambah jumlah dukungan warga pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dengan demikian, nilai elektoral partai meningkat.
DPC Partai Demokrat Situbondo merupakan salah satu pendukung Emil menjadi ketua. Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo Janur Sasra Ananda menyebut, Demokrat Situbondo solid mendukung Emil sebagai ketua Demokrat Jatim.
DPC Situbondo menyatakan mendukung Emil Dardak sebagai ketua Demokrat Jatim. Sudah jelas sikap kita mendukung penuh Emil Dardak, tegas Janur.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Situbondo itu, memilih Emil berarti membuka peluang kemenangan Partai Demokrat di Jatim pada Pilpres 2024. Penyebabnya karena Emil dinilai dekat dengan warga di Jatim.
Selain itu, lanjut dia, prestasi Emil dinilai cukup untuk mengantarkan Partai Demokrat lebih dikenal masyarakat Jatim. Ditanya apakah faktor usia juga mempengaruhi DPC Situbondo untuk memilih Emil, Janur mengangguk.
Memang ada dua nama. Yakni Mas Bayu (Bayu Airlangga) dan Mas Emil, keduanya sama-sama muda. Namun, Mas Emil lebih memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Dan tidak main-main, saat menjabat sebagai bupati Trenggalek dan Wagub Jatim punya prestasi banyak, papar Janur.
Dia juga optimistis Musda VI Partai Demokrat berjalan kondusif. Tidak ada perpecahan faksi-faksi pada saat dan pasca musda, di internal Demokrat Jatim.
Musda ini konsepnya tidak memilih ketua, namun mengusulkan calon untuk dilakukan fit and proper test di DPP. Setelah fit and proper test di DPP, yang menentukan ketua DPD Partai Demokrat Jatim adalah Ketum, Sekjen, dan BPOKK. Ini dilakukan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, terang Janur.
