DPR Sahkan RUU Perampasan Aset setelah 18 Tahun Dinantikan

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset setelah 18 Tahun Dinantikan

Terkini | inews | Kamis, 19 November 2026 - 10:00
share

JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya hari ini, Kamis (19/11/2026).

Jadwal tersebut dirilis Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR setelah rancangan undang-undang (RUU) tersebut telah disahkan pada tingkat satu atau Komisi III DPR pada Rabu (18/11/2026).

"Agenda: Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," dikutip dari laman resmi DPR.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU) di dalam rapat paripurna terdekat.

Keputusan itu diambil setelah Komisi III DPR menyepakati Tingkat I RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bersama Pemerintah, Rabu (18/11/2026).

"Pada hari ini kami telah antara DPR, dalam hal ini Komisi Teknis, Komisi III, dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," kata Dasco usai rapat.

Dengan demikian, Dasco menyampaikan, pihaknya akan mengambil kesepakatan Tingkat II atas RUU tersebut.

"Dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang," ujar Dasco.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menyampaikan, pihaknya menggelar RDPU setiap pekan untuk menampung aspirasi pembahasan RUU ini sejak September 2025. Bahkan, pembahasan dilakukan di saat DPR RI masa reses.

"Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco, ya, demi apa namanya kita menyalurkan aspirasi masyarakat," ucap Habiburokhman.

Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang tanpa catatan.

Mereka menilai RUU Perampasan Aset telah tertunda selama 18 tahun dan tak kunjung dibahas oleh DPR. Kini, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembahasan RUU tersebut berhasil dirampungkan sebelum tenggat yang ditetapkan, yakni 15 Desember mendatang.

"Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008," ujar perwakilan fraksi PKS Nasir Djamil.

Topik Menarik