Pemerintah Siapkan Aturan Upah Minimum 2027, Ini Faktor Penghitungannya

Pemerintah Siapkan Aturan Upah Minimum 2027, Ini Faktor Penghitungannya

Terkini | idxchannel | Kamis, 19 November 2026 - 08:54
share

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengirimkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia. Penetapan upah tersebut akan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai alfa, hingga Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Yassierli menjelaskan, penghitungan upah minimum 2027 perlu memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di setiap daerah. Dengan demikian, kebijakan pengupahan diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli dalam keterangan resmi, Rabu (18/11/2026).

Pedoman tersebut tertuang dalam surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penerbitan pedoman ini merupakan tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan mengenai pengupahan.

Bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum pada 2026, penyesuaian upah minimum 2027 akan menggunakan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α) dalam rentang 0,50 hingga 1.

Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum terhadap KHL, serta faktor lain yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan di daerah.

Untuk penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP), nilai alfa ditentukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Sementara itu, penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Selain inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa, pemerintah juga menggunakan data KHL 2026 sebagai dasar penghitungan. Data tersebut mencakup KHL tingkat provinsi untuk penetapan UMP serta KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK. Data KHL bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disusun menggunakan metodologi akademis agar kebutuhan riil pekerja dan keluarganya untuk hidup layak turut diperhitungkan.

Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu.

Penetapan upah minimum sektoral didasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan harus memiliki karakteristik, keahlian, dan risiko kerja yang berbeda dibandingkan sektor lainnya, atau menuntut pekerjaan lebih berat maupun spesialisasi tertentu. Besaran UMSP wajib lebih tinggi daripada UMP, sedangkan UMSK harus lebih tinggi dibandingkan UMK.

Pemerintah juga menetapkan batas waktu penetapan upah minimum 2027. Gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 21 November 2026, sementara UMK ditetapkan paling lambat 25 November 2026. Untuk UMSP, tenggat penetapannya paling lambat lima hari setelah UMP ditetapkan. Adapun UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

Seluruh ketentuan upah minimum 2027 tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Sementara itu, upah pekerja pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, dengan besaran paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Topik Menarik