Dukung Aiman Witjaksono di PN Jaktim, SAJID Tolak Produk Jurnalistik Jadi Barang Bukti

JAKARTA, iNews.id - Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) memberikan dukungan kepada Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, yang hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026). SAJID menegaskan keberatan jika produk jurnalistik dijadikan barang bukti dalam persidangan karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan dan independensi pers.

"Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa tidak lagi terjadi produk pers itu dibawa ke pengadilan sebagai bukti," ujar Sekretaris Jenderal SAJID, Selo Ruwandanu, kepada awak media di PN Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).

Dia mengatakan, kehadiran SAJID sebagai bentuk solidaritas sekaligus upaya mengawal agar produk jurnalistik tidak dibawa ke ranah hukum sebagai barang bukti.

Selo juga menyampaikan keprihatinan atas proses pemeriksaan Aiman di ruang sidang. Dia menilai sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada Aiman berulang dan terkesan diarahkan untuk mendapatkan jawaban tertentu.

"Kita juga hadir di sini untuk memastikan bahwa Mas Aiman tidak di bawah ancaman. Tadi kan kita lihat langsung, pertanyaannya itu-itu saja, muter-muter, kayaknya kok dipaksakan untuk menggiring kepada jawaban yang diinginkan. Kita pastikan ke depan tidak lagi terjadi seperti itu," katanya.

Dukungan juga disampaikan Wakil Ketua Bidang Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Baren Antoni Siagian, yang mendampingi Aiman sejak pagi. Dia menyayangkan wartawan dihadirkan dalam persidangan terkait produk jurnalistik karena khawatir berdampak terhadap independensi pers dan hubungan wartawan dengan narasumber.

"Kita berharap tidak ada lagi wartawan dihadirkan dalam persidangan terkait produk jurnalistik. Kalaupun memang dihadirkan, cukup dibacakan BAP-nya saja, karena kita harus menjaga netralitas terhadap narasumber," kata Baren.

Menurut Baren, pemanggilan wartawan sebagai saksi dalam perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik berpotensi membuat narasumber enggan memberikan informasi kepada media. Kondisi tersebut dapat menghambat kerja jurnalistik dalam memperoleh informasi yang benar untuk kepentingan publik.

Dia menegaskan PWI Pusat akan terus memberikan pendampingan kepada Aiman maupun wartawan lain apabila kembali diminta memberikan keterangan dalam persidangan.

"PWI Pusat akan mengawal Mas Aiman dan rekan-rekan apabila di persidangan dihadirkan lagi. Tapi kami berharap tidak ada lagi yang dipanggil untuk dihadirkan di persidangan," ujarnya.

Aiman Witjaksono sebelumnya juga menegaskan produk jurnalistik tidak layak dijadikan barang bukti pidana, usai hadir sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa itu.

"Saya tetap pada prinsip bahwa produk jurnalistik yang sudah melalui ikhtiar cover both sides, berimbang, tidak layak dijadikan barang bukti pidana," ujar Aiman.

Menurut Aiman, produk jurnalistik harus dimuliakan ketika telah melewati proses-proses kerja jurnalistik yang benar. Jika terdapat informasi atau narasumber yang dianggap bermasalah, fungsi cover both sides langsung menjawab pada saat itu karena melibatkan pihak-pihak yang berbeda.

Dia juga mengingatkan apabila terjadi sengketa pers, mekanisme penyelesaiannya telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni melalui Dewan Pers. Apabila produk jurnalistik dikriminalisasi dan dijadikan barang bukti pidana, ancaman terbesar bukan hanya dirasakan kalangan wartawan, melainkan berdampak langsung kepada para narasumber.

"Narasumber tidak akan berani untuk menyampaikan informasi. Narasumber tidak akan berani untuk menyampaikan kebenaran, sehingga yang rugi adalah publik," katanya.