Jaringan TPPO Rekrut WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia via Medsos, Janjikan Bonus Ratusan Juta
IDXChannel—Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO mengungkap bahwa jaringan perdagangan orang melakukan rekrutmen Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi tentara bayaran di negara Rusia, dengan promosi melalui media sosial (medsos).
Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengungkapkan, pengungkapan perkara ini merupakan hasil kerja sama dengan Satresmob Bareskrim Polri.
"Dalam perkara ini para tersangka mempromosikan lowongan menjadi militer bayaran Rusia melalui media sosial antara lain TikTok, Facebook, khususnya grup info loker luar negeri, serta Instagram," kata Yolanda dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Yolanda menyebut, WNI yang direkrut dijanjikan gaji hingga bonus mencapai ratusan juta.
"Tawaran tersebut menjanjikan bonus bergabung sebesar USD35.000 atau sekitar Rp620 juta, gaji sebesar USD3.000 per bulan, serta biaya keberangkatan gratis sampai ke Rusia," ujar Yolanda.
Pelaku dalam hal ini, hanya meminta kepada para korbannya untuk menyerahkan foto paspor dan KTP. Mereka tidak dibekali dengan pelatihan, pemeriksaan kesehatan, maupun kontrak kerja yang jelas. Bahkan visa yang digunakan berstatus liburan.
"Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan adanya perekrutan berjenjang yang melibatkan perekrut lokal dan agen perantara yang terhubung langsung dengan agen di Rusia. Para korban juga ditampung sementara di hotel transit dekat bandara. Mereka diduga diminta menandatangani surat pernyataan yang direkayasa untuk mengelabui petugas imigrasi," ujar Yolanda.
Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan dan menahan dua orang tersangka, yaitu IG yang berperan sebagai perekrut dan penampung lokal.
"Tersangka mencari kandidat melalui media sosial dan relasi, menampung kandidat di hotel transit dekat bandara, membuat surat pernyataan rekayasa untuk mengelabui petugas imigrasi, serta mengantarkan kandidat hingga ke bandara. Tersangka IG memperoleh komisi sebesar USD1.600 atau sekitar Rp28 juta," ucapnya.
Kemudian, tersangka AS berperan sebagai agen perantara lokal yang terhubung langsung dengan agen di Rusia. Ia meneruskan dokumen kandidat untuk pengurusan visa dan tiket serta membiayai akomodasi kandidat.
"Tersangka AS memperoleh keuntungan sebesar 1.515 USD melalui dompet aset kripto. Dari tujuh orang WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia pada tanggal 9 dan 20 September 2026, yaitu AM, HW, AD, dan MI. Sementara tiga orang lainnya, yaitu HA, AF, dan AY, berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia," paparnya.
Dalam kasus ini, para tersangka dipersangkakan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
Yolanda menekankan, perkara ini menunjukkan bahwa perekrutan dapat dilakukan melalui jaringan berjenjang, mulai dari perekrutan di media sosial, penampung lokal, agen perantara, hingga pihak yang berada di luar negeri. Keuntungan diperoleh melalui komisi dari setiap kandidat yang diberangkatkan, termasuk melalui aset kripto.
"Kami kembali menegaskan bahwa masyarakat jangan mudah tergiur oleh bonus fantastis dan janji pekerjaan di luar negeri yang tidak memiliki prosedur dan perlindungan hukum yang jelas. Terlebih, pekerjaan yang berkaitan dengan dinas militer asing memiliki risiko yang sangat serius terhadap keselamatan dan status hukum seseorang," tutupnya.
(Nadya Kurnia)
