Menko Polkam Tegaskan Keamanan Nasional Terkendali, Jaga Persatuan dan Hormati Konstitusi

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman memastikan situasi keamanan nasional tetap terkendali di tengah dinamika politik dan ketatanegaraan. Dia meminta seluruh elemen bangsa menjaga persatuan serta menghormati konstitusi.

Penegasan tersebut disampaikan Dudung dalam pernyataan resmi kepada media di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu malam (11/11/2026). Dia memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal.

"Negara tetap hadir. Pemerintahan tetap berjalan. Konstitusi tetap menjadi pedoman. Dan kepentingan serta keselamatan rakyat tetap menjadi prioritas utama," ujar Dudung.

Dudung mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga stabilitas nasional. Koordinasi tersebut melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri.

Langkah tersebut difokuskan pada penguatan kewaspadaan, pencegahan potensi kerawanan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dia juga meminta seluruh aparatur negara bertindak profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum.

Menurutnya, dinamika politik tidak boleh mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik. Layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga kegiatan perekonomian harus tetap berjalan efektif.

Dudung juga menyinggung perkembangan situasi keamanan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (10/11/2026). Dia menjelaskan, aksi penyampaian aspirasi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan awalnya berlangsung tertib dan damai.

Bahkan, para peserta aksi telah diterima langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Namun, berdasarkan laporan instansi terkait, situasi meningkat tegang pada malam hari di sejumlah lokasi.

Lokasi tersebut antara lain kawasan Malioboro, Gedung DPRD DIY, Tugu, dan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Dilaporkan terjadi pelemparan benda, penggunaan petasan, serta kerusakan fasilitas umum.

Aparat kemudian melakukan langkah pengendalian hingga situasi berhasil dikendalikan pada Rabu dini hari. Terhadap sejumlah orang yang diamankan, Dudung meminta proses pemeriksaan dan penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, transparan, serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Dia menegaskan, pemerintah tetap menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Namun, pelaksanaan hak tersebut harus memperhatikan keselamatan warga, ketertiban umum, dan ketentuan hukum.

"Negara berkewajiban melindungi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai. Pada saat yang sama, negara juga berkewajiban melindungi keselamatan warga dan fasilitas umum dari tindakan kekerasan maupun perusakan," ujar Dudung.

Dudung turut mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, insan pers, dan pemimpin politik untuk mengedepankan dialog serta memperkuat persaudaraan. Dia meminta seluruh elemen bangsa menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.

Menurutnya, generasi muda harus tetap aktif menyampaikan gagasan dan kritik secara konstruktif, damai, dan bermartabat. Energi bangsa, kata dia, perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka lapangan pekerjaan, memperbaiki kualitas pendidikan, serta menjaga pertumbuhan ekonomi.

Menutup pernyataannya, Dudung memastikan pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkah antisipatif sesuai ketentuan hukum. Dia juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan kehilangan persaudaraan. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan kehilangan tujuan kebangsaan. Kita boleh berdebat tentang jalan yang harus ditempuh, tetapi jangan pernah melupakan bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama," katanya.

"Indonesia harus tetap aman. Indonesia harus tetap bersatu. Dan Indonesia harus terus melangkah maju," ucapnya.