Pemerintah Bebaskan Bunga KUR Korban Gempa NTT pada 2027, Ini Skemanya

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menyiapkan relaksasi suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 0 persen pada 2027 bagi debitur yang terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah menggelar rapat koordinasi terbatas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

“Suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0 persen di tahun 2027,” kata Airlangga kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Airlangga menjelaskan, keringanan bunga KUR tersebut akan diberikan secara bertahap. Setelah mendapatkan fasilitas bunga 0 persen sepanjang 2027, suku bunga margin bagi debitur terdampak akan disesuaikan menjadi 3 persen pada 2028.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menambahkan, fasilitas restrukturisasi kredit disiapkan dengan jangka waktu maksimal tiga tahun dan berlaku di delapan kabupaten terdampak gempa di NTT.

“Untuk di daerah yang bencana, terutama untuk di NTT, kami memberikan restrukturisasi,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut.

Berdasarkan ketentuan OJK, kebijakan perlakuan khusus ini diberikan kepada debitur terdampak bencana di delapan wilayah, yakni Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka.

Skema perlakuan khusus tersebut mencakup tiga ketentuan utama. Pertama, penilaian kualitas kredit hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran untuk plafon pembiayaan hingga Rp10 miliar.

Kedua, penetapan status kualitas lancar bagi kredit yang direstrukturisasi, baik pembiayaan yang disalurkan sebelum maupun sesudah debitur terdampak bencana.

Ketiga, pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak tanpa menerapkan one obligor concept. Dengan demikian, kualitas pinjaman baru dinilai secara terpisah.

Seluruh mekanisme restrukturisasi tersebut mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022. OJK menegaskan, pemberian perlakuan khusus ini bertujuan memitigasi risiko bencana terhadap stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat terdampak untuk memulihkan usaha mereka.