120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Gibran Dimakzulkan?
JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 120 anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, terdapat 120 anggota DPR yang mengajukan penggunaan hak tersebut.
“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang,” ujar Saan Mustofa.
Dukungan tersebut berasal dari delapan fraksi di DPR. Rinciannya, PDIP sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 13 anggota, Partai Nasdem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, Demokrat 18 anggota, dan Gerindra 11 anggota.
Anggota DPR Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengungkapkan bahwa terdapat 14 anggota dari fraksinya yang turut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
"Kami, Fraksi PDI Perjuangan, akan menyampaikan pertimbangan dan hal-hal yang berkaitan dengan hak menyatakan pendapat kami, sebagai berikut bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, wajib memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” kata Dolfie.
Dari Fraksi Golkar, anggota DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa sebanyak 13 anggota fraksinya ikut mengajukan usulan tersebut.
“Kami mewakili beberapa anggota, ada 13 anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang terhimpun sampai hari ini yang ingin menyampaikan hak menyatakan pendapatnya dan kemudian mengajukan permohonan untuk menjadi hak menyatakan pendapat dari DPR,” kata Doli.
Dia menjelaskan, langkah tersebut didorong oleh sejumlah dinamika yang berkembang, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait legitimasi posisi wakil presiden.
“Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi Wakil Presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” ujarnya.
Fraksi Nasdem juga menyatakan dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat. Anggota DPR Fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, menyebut ada 19 anggota fraksinya yang mengusulkan penggunaan hak tersebut.
“Kami dari Fraksi Nasdem seluruhnya bulat 69 telah menyatakan untuk ajukan hak pendapat. Adapun kalau mungkin dibacakan tidak semuanya. Alasan kami bahwa sebagaimana disampaikan Ketum kami bahwa seluruh prasyarat sudah terpenuhi. Dan tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini. Untuk itu, agar semua proses dipercepat jangan sampai menyandera kehidupan bernegara yang lebih penting dan secara khusus hak pendapat ini ditujukan untuk wakil presiden,” kata Sugeng.
Sementara itu, anggota DPR Fraksi Gerindra Azis Subekti menyebut terdapat 11 anggota fraksinya yang ikut mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat. Dia menjelaskan, pihaknya terlebih dahulu mendengarkan dan mempertimbangkan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Saya Aziz Subekti, nomor anggota A112, mewakili 11 orang dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI untuk memberikan pembicaraan di forum ini. Bapak, Ibu sekalian, kenapa kami mengambil waktu yang terakhir, karena kami ingin mendengar, mencermati, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi keinginan untuk menyelesaikan hal-hal yang sekarang ini berkembang di masyarakat dan tentu kita ingin segera untuk diakhiri,” kata Azis.
