Aturan Baru UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Kontrak Kerja PKWT Maksimal 2 Tahun

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah membatasi masa kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimal 2 tahun melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan baru ini juga melarang perusahaan menerapkan sistem PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 82 UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur PKWT. Dalam aturan itu, jangka waktu penyelesaian suatu pekerjaan tertentu ditetapkan paling lama 2 tahun.

Perusahaan juga hanya diperbolehkan memperpanjang kontrak sebanyak dua kali. Masing-masing perpanjangan memiliki batas waktu paling lama 1 tahun.

Selain membatasi masa kontrak, UU Pelindungan Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan dan pekerja membuat perjanjian kerja tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin.

Apabila perjanjian kerja tidak dibuat secara tertulis, hubungan kerja tersebut dikategorikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Aturan baru ini juga menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh menerapkan masa percobaan atau probation bagi pekerja dengan status PKWT. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2).

Selanjutnya, Pasal 87 mengatur jenis pekerjaan yang boleh menggunakan sistem kontrak PKWT. Perjanjian ini hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan yang jenis, sifat, atau kegiatannya diperkirakan selesai dalam waktu tertentu.

Jenis pekerjaan tersebut meliputi pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara. Kemudian, pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 2 tahun.

PKWT juga dapat digunakan untuk pekerjaan yang bersifat musiman. Selain itu, aturan ini mencakup pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam tahap percobaan maupun penjajakan.

Jenis pekerjaan lain yang diperbolehkan menggunakan PKWT adalah pekerjaan yang sifat atau kegiatannya tidak tetap.

"Pekerjaan kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap," tulis Pasal 87 ayat (2), dikutip Senin (9/11/2026).

Pekerja Kontrak Berhak Dapat Uang Kompensasi

UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur hak pekerja atau buruh yang memiliki hubungan kerja berdasarkan PKWT. Salah satunya adalah hak memperoleh uang kompensasi ketika masa kontrak berakhir.

Perusahaan wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja sesuai dengan masa kerja yang telah dijalani di perusahaan tersebut.

Ketentuan ini menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi pekerja kontrak setelah hubungan kerja berakhir sesuai jangka waktu yang disepakati.

UU tersebut juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran uang kompensasi kepada pekerja PKWT.

Sanksi yang dapat dikenakan meliputi peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.