Amnesty Internasional Ungkap Indonesia Beli Alat Sadap Predator hingga Pegasus di Era Jokowi
JAKARTA, iNews.id - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengungkap pembelian sejumlah teknologi penyadapan oleh Indonesia berlangsung pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan catatan Amnesty, pengadaan alat tersebut terjadi sepanjang 2017 hingga 2023.
"Catatan Amnesty menunjukkan pembelian ini berlangsung sejak 2017 sampai 2023 maka penyadapan ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Joko Widodo," kata Usman Hamid dalam sebuah diskusi di Jakarta Timur, Minggu (8/11/2026).
Usman juga menyinggung pernyataan Jokowi pada 2023 di hadapan relawan Projo. Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sebagai Presiden memanfaatkan informasi intelijen dari sejumlah institusi untuk kepentingan politik.
"Tidak usah jauh-jauh pembuktiannya. Pernyataan Presiden Joko Widodo pada 2023 di hadapan relawan Projo atau Pro Jokowi menunjukkan bahwa Jokowi sebagai Presiden memang menggunakan informasi-informasi intelijen, baik itu di kepolisian, di militer, maupun intelijen Badan Intelijen Negara (BIN), untuk tujuan-tujuan politik," katanya.
Usman menjelaskan, Amnesty International mulai menelusuri pengadaan teknologi penyadapan tersebut pada 2023. Hasil penelusuran yang ditemukan pada 2024 mengungkap Indonesia membeli tiga perangkat penyadapan, yakni Predator, Pegasus, dan FinFisher.
Dia menyebut perangkat tersebut dibeli dari perusahaan NSO Group di Israel melalui perusahaan perantara atau broker yang beroperasi di Asia Tenggara.
"Beberapa alat dan sistem penyadapan yang dibeli oleh Indonesia antara lain Predator, Pegasus, dan FinFisher," tuturnya.
Amnesty International, lanjut Usman, juga pernah menyurati kepolisian untuk meminta penjelasan mengenai pengadaan perangkat tersebut. Organisasi itu turut mendorong agar persoalan pembelian teknologi penyadapan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Namun, Usman menilai belum ada keterbukaan dari pemerintah maupun DPR mengenai pengadaan perangkat tersebut.
"Hingga hari ini, belum pernah ada keterbukaan dari pemerintah dan DPR dalam hal pembelian alat-alat sadap dari Israel tersebut," ucapnya.
