Komnas HAM Turun Tangan Usut Kericuhan Kenduri Maulid di Pidie, 1 Warga Tewas Tertembak

JAKARTA, iNews.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kericuhan saat acara kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Kabupaten Pidie, Aceh. Peristiwa yang diduga dipicu pengibaran bendera Bulan Bintang itu mengakibatkan satu warga tewas tertembak dan sejumlah orang luka-luka.

Kericuhan terjadi di Gampong Pulo Keunari atau Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada Rabu 4 November 2026, pukul 16.00 hingga 17.05 WIB.

Berdasarkan informasi awal yang diterima Komnas HAM, ketegangan bermula ketika sejumlah warga mengibarkan bendera Bulan Bintang di lokasi kenduri. Aparat TNI kemudian mendatangi lokasi untuk menurunkan bendera tersebut.

Namun, tindakan aparat mendapat penolakan dari warga setempat. Situasi kemudian memanas hingga berujung kericuhan yang diwarnai aksi pemukulan dan penembakan terhadap warga.

Komnas HAM menyebut satu warga meninggal dunia akibat tertembak. Sejumlah warga dan personel TNI juga dilaporkan mengalami luka-luka.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan keprihatinan atas tindak kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pidie. Komnas HAM akan segera melakukan pemantauan untuk mengumpulkan fakta dan keterangan langsung dari lokasi kejadian.

Komnas HAM juga mendesak aparat penegak hukum menerapkan scientific crime investigation untuk mengungkap peristiwa tersebut secara menyeluruh.

Selain itu, Komnas HAM meminta agar dilakukan autopsi terhadap korban meninggal dunia serta pemeriksaan terhadap para korban luka dan pihak yang diduga terlibat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses hukum berjalan dan memberikan akses keadilan bagi para korban.

Komnas HAM turut meminta pemerintah segera menyelesaikan akar persoalan dan mengantisipasi potensi eskalasi agar kericuhan tidak berkembang menjadi konflik sosial.

"Pemerintah juga didesak memastikan seluruh korban luka memperoleh penanganan medis maksimal serta menjamin pemulihan hak-hak korban dan keluarganya," ujarnya dalam keterangan dikutip Jumat (6/11/2026).

Komnas HAM mengimbau semua pihak menahan diri dan mendukung pengungkapan fakta secara objektif dan transparan demi tegaknya keadilan serta HAM.