Waspada Banjir dan Longsor, BNPB Siapkan 8 Langkah Antisipasi Bencana saat Musim Hujan

JAKARTA, iNews.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan delapan langkah kesiapsiagaan untuk menghadapi musim hujan 2026/2027. Langkah ini mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, penyiapan personel dan logistik, pemantauan cuaca, hingga penguatan sistem peringatan dini.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027. Surat edaran yang ditandatangani Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi pada 30 Oktober 2026 tersebut ditujukan kepada gubernur serta bupati dan wali kota di seluruh Indonesia.

"Surat edaran ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan," ujar Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan dalam keterangannya, Minggu (1/11/2026).

Berton menambahkan, berdasarkan prediksi musim hujan 2026/2027 yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 2 Oktober 2026, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan memasuki musim hujan pada akhir 2026 hingga awal 2027.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi.

"Kesiapsiagaan sejak dini diperlukan untuk menyelamatkan jiwa, meminimalkan kerugian harta benda, serta memastikan koordinasi dan penanganan darurat berjalan cepat, tepat, dan terpadu," kata dia.

Adapun delapan langkah kesiapsiagaan yang ditetapkan BNPB di antaranya, pertama, memetakan wilayah rawan bencana. Pemetaan dilakukan berdasarkan dokumen kajian risiko bencana, rencana kontingensi, portal InaRISK, Portal Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), serta sumber resmi lainnya. Hasilnya menjadi dasar penentuan kebutuhan dan prioritas kesiapsiagaan daerah.

Kedua, menyiapkan personel, peralatan, dan logistik. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan sumber daya penanganan darurat melalui apel kesiapsiagaan. Dana Siap Pakai (DSP) juga dapat dioptimalkan apabila diperlukan sesuai penetapan status keadaan darurat bencana.

Ketiga, meningkatkan pemantauan informasi cuaca. Daerah perlu memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG secara berkala. Analisis wilayah rawan bencana juga diperlukan agar informasi dapat disebarluaskan dan menjadi dasar masyarakat mengambil langkah antisipasi.

Keempat, memperkuat koordinasi lintas sektor. Penanggulangan bencana dilakukan melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media. Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan posko penanganan darurat yang beroperasi selama 24 jam.

Kelima, meningkatkan edukasi masyarakat. Sosialisasi kesiapsiagaan berbasis komunitas perlu diperkuat, termasuk mengenai mekanisme evakuasi mandiri dan perlindungan kelompok rentan saat terjadi bencana.

Keenam, memastikan sistem peringatan dini berfungsi. Pemerintah daerah perlu memastikan sistem peringatan dini berjalan dengan baik, termasuk mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat.

Ketujuh, melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Langkah yang dapat dilakukan antara lain membersihkan saluran air, menormalisasi sungai, memeriksa fasilitas pengendali banjir, dan memperbaiki infrastruktur fisik.

Kedelapan, menyampaikan laporan perkembangan situasi bencana. Gubernur serta bupati dan wali kota melalui BPBD masing-masing diminta melaporkan perkembangan situasi dan kejadian bencana kepada BNPB secara berkala.

Berton menambahkan, pelaksanaan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapan daerah menghadapi musim hujan 2026/2027.

"Keterpaduan antara kesiapan pemerintah, dukungan berbagai pemangku kepentingan, sistem peringatan dini, dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya melindungi keselamatan masyarakat," tuturnya.