Mentan Amran Buka Layanan Aduan Beras SPHP, Lapor Penyelewengan di Nomor Ini

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membuka layanan pengaduan khusus bagi masyarakat yang menemukan dugaan penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Masyarakat bisa melapor melalui WhatsApp 08111312312 dan identitas pelapor dijamin dirahasiakan.

Mentan Amran mengatakan, nomor tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dia meminta masyarakat menyertakan alamat lokasi kejadian serta bukti pendukung agar laporan dapat segera ditindaklanjuti.

"Seluruh Indonesia, kalau ada penyelewengan SPHP, seluruh Indonesia ini adalah nomor khusus, dan kami yang pegang, yang kendalikan ini. Langsung ke saya, laporkan alamatnya. Insyaallah yang pelapor, yang pelapor kami jaga. Kami jaga kerahasiaannya yang pelapor, kami jaga tidak akan kami sampaikan ke publik," katanya dalam konferensi pers, Kamis (29/10/2026).

Amran membuka layanan tersebut setelah menerima banyak informasi mengenai dugaan penyelewengan beras SPHP yang beredar di media sosial. Dia meminta masyarakat tidak hanya menyampaikan informasi melalui media sosial, tetapi juga mengirimkan laporan melalui nomor khusus tersebut.

"Karena di medsos tadi malam di medsos banyak yang menyampaikan, beberapa kabupaten, tolong sampaikan lewat ini. Dan kami tindaklanjuti. HP ini di saya. Kalau begitu ada, buktinya, tandanya, tempatnya, apanya, dikirim, langsung ditindaklanjuti," ujarnya.

Dia menegaskan, laporan yang masuk akan diteruskan kepada aparat kepolisian sesuai wilayah kejadian, mulai dari tingkat provinsi hingga desa.

Sebelumnya, Amran mengungkap dugaan praktik pengoplosan beras SPHP menjadi beras premium. Modusnya, beras yang dibeli dari Perum Bulog dibongkar dari kemasan asli, kemudian dipindahkan ke karung lain sebelum dijual kembali.

"Jadi dia ini membeli order ke Bulog, setelah diorder, dijualkan. Nah, yang membeli ini dibongkar bungkusannya, kemudian masukkan karung. Sebagian lompat menjadi premium, kemudian langsung sebagian dioplos baru dijual," ucapnya.

Amran menjelaskan, pelaku diduga menggunakan karung polos tanpa merek sebagai kemasan pengganti. Pemerintah masih mendalami praktik tersebut karena jumlah beras yang diduga terlibat mencapai 600 ton dan berpotensi lebih besar.

"Nanti dia ganti karung sementara. Polos (tanpa merek). Tapi nanti kita lihat pendalaman," katanya.

Amran mengecam dugaan penyelewengan tersebut karena beras SPHP merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Menurutnya, praktik itu berpotensi mengurangi hak masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program subsidi.

"Itu haknya orang miskin diambil, haknya orang sulit, ini subsidi karena itu untuk melapisi menengah ke bawah kan," katanya.