Soroti Dominasi Oligarki, Hasto Ungkap Pesan Megawati: Pelajari Lagi Marhaenisme Bung Karno
JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai ketertindasan rakyat saat ini semakin besar, sementara konsentrasi ekonomi lebih banyak dikuasai oligarki dan elite. Dia mengajak Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) mempelajari kembali pemikiran Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno tentang marhaenisme.
Pesan tersebut disampaikan Hasto saat memberikan sambutan dalam Kongres ke-X Gerakan Pemuda Marhaen di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026). Dia menyebut gagasan Bung Karno perlu dijabarkan dalam kultur, kebijakan, nilai, hingga agenda strategis organisasi.
"Maka inilah yang harus kita gelorakan, suatu pemikiran-pemikiran yang kita jabarkan di dalam kultur organisasi, di dalam policy dari organisasi, nilai-nilai dari organisasi, dan juga agenda-agenda strategis," ucap Hasto.
Hasto kemudian menyoroti kondisi ekonomi yang dinilainya semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Menurutnya, semangat pembebasan yang terkandung dalam marhaenisme perlu kembali menjadi inspirasi gerakan.
"Apalagi situasi sekarang, realitas ketertindasan rakyat itu jauh-jauh lebih besar dan konsentrasi ekonomi kita lebih banyak dikuasai oleh oligarki dan elit. Semangat pembebasan inilah yang harus menginspirasi kita," katanya.
Dia juga mengungkapkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar para kader GPM mempelajari kembali pemikiran Bung Karno, mulai dari gagasan tentang marhaenisme hingga proses perumusan Pancasila.
"Ibu Megawati berpesan betul agar dipelajari kembali seluruh pemikiran-pemikiran Bung Karno tentang marhaenisme, bagaimana kemudian kontemplasi dari Bung Karno hingga melahirkan Pancasila sebagai life line dari tata dunia baru. Jadi, Pancasila oleh Bung Karno itu ditempatkan sebagai puncak dari berbagai dialektika ideologi," ucap Hasto.
Hasto menjelaskan, Pancasila memiliki karakter yang berbeda dari ideologi kapitalisme dan liberalisme. Dia menekankan Pancasila sebagai dasar pemikiran yang membebaskan rakyat dan umat manusia dari belenggu penjajahan.
"Karena melalui Pancasila tidak dikenal istilah penjajahan. Pancasila justru membebaskan rakyat, umat manusia, bangsa, dari berbagai belenggu-belenggu penjajahan itu," ucapnya.
Hasto turut menyinggung sejarah marhaenisme yang menurutnya kurang mendapat ruang dalam diskursus publik selama Orde Baru hingga era reformasi. Dia menilai Kongres GPM menjadi momentum untuk meluruskan kembali sejarah pemikiran tersebut.
"Nah, sehingga dengan adanya Kongres Gerakan Pemuda Marhaenis ini, mari kita luruskan sejarah. Karena terbukti, selama masa Orde Baru dan selama masa reformasi sampai saat ini, karena diskursus tentang marhaenisme ini seperti lenyap, karena dilarang oleh kekuasaan, karena dianggap sama dengan komunisme," kata Hasto.
Sementara itu, Ketua Umum DPP GPM Izedrik Emir Moeis mengatakan organisasinya telah melakukan konsolidasi dengan sejumlah dewan pimpinan daerah (DPD). GPM juga menjalankan program pendidikan dan pengembangan kebudayaan untuk memperkenalkan marhaenisme kepada generasi muda.
Emir mengaku menulis buku berjudul Marhaenisme dan Visi Sosialisme Indonesia untuk membantu memperluas pemahaman mengenai gagasan tersebut. Menurutnya, pengetahuan mahasiswa tentang marhaenisme masih perlu diperkuat.
"Nah, dari pendidikannya inilah saya melihat dan saya mendengarkan. Saya membuat sebuah buku, judulnya 'Marhaenisme dan Visi Sosialisme Indonesia.' Saya coba bagikan ke umur-umur mahasiswa lah. Tapi kalau berdiskusi, ya kan, kawan-kawan tentang Marhaenisme tuh sangat cetek ya," ucap Emir.
Emir memaklumi kondisi tersebut. Dia menilai marhaenisme tidak banyak dibicarakan pada masa Orde Baru dan menyebut penggunaan istilah tersebut kala itu dibatasi.
"Sekarang kita pakai lagi kata Marhaenisme, enggak ada yang bisa sandung lagi, dan tujuan utama, sebagaimana saya sempat ngomong juga dengan anak-anak proklamator dan penggerak Marhaenisme, dan yang hebat, tentulah generasi saya," ujar Emir.









