Indonesia Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, Bahlil Tegaskan RI Tak Langgar Kontrak

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia tidak melanggar kontrak kerja sama terkait pengurangan ekspor gas bumi ke Singapura. Menurutnya, volume gas yang dipangkas masih berada dalam batas minimum yang diatur dalam kontrak.

Bahlil yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menjelaskan, total ekspor gas bumi Indonesia melalui pipa ke Singapura mencapai 409,55 juta standar kaki kubik per hari atau million standard cubic feet per day (MMSCFD). Pasokan tersebut disalurkan melalui dua pipa dari Laut Natuna dan Sumatra.

Dari total ekspor tersebut, pemerintah hanya mengurangi pasokan sebesar 31 MMSCFD atau sekitar 8 persen. Bahlil menegaskan, pengurangan itu tidak melanggar ketentuan kontrak yang telah disepakati kedua negara.

"Negara kita adalah negara yang menghargai kontrak aturan. Jadi jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga menghargai kontrak, 31 MMSCFD yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum," ucap Bahlil dalam konferensi pers, Senin (26/10/2026).

"Batas kontrak minimum kita itu adalah sekitar 91 sampai 92 dan kita baru sekitar 8 persen, terkecuali kita potong 10 persen, ah itu baru kita melanggar kontrak," lanjutnya.

Bahlil menegaskan pemerintah Indonesia selalu menghormati aturan dan perjanjian internasional. Namun, dia meminta negara lain juga menunjukkan sikap saling menghormati dalam hubungan bilateral.

"Pemerintah Indonesia sangat menghargai aturan, apalagi Menteri ESDM-nya. Sangat menghargai aturan. Tapi saya juga minta jangan di saat bersamaan kalian minta menghargai, susah minta dihargai, senang mengolok-olok negara lain," katanya.

Dia juga menekankan pentingnya prinsip kesetaraan atau equal treatment dalam hubungan antarnegara, termasuk di kawasan ASEAN. Menurut Bahlil, penghormatan terhadap kontrak harus disertai sikap saling menghargai.

"Jadi kita harus equal treatment. Indonesia ini terlalu baik. Terlalu baik. Menghargai kontrak tapi harganya juga dong, hubungan antarnegara. Harus sama-sama menghargai," katanya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menanggapi keputusan Indonesia mengurangi ekspor gas ke negaranya. Dalam pidatonya di konvensi Partai Aksi Rakyat (PAP), Minggu (25/10/2026), Wong berharap semua pihak yang telah menandatangani kontrak pasokan gas menghormati komitmen tersebut.

“Pasokan gas diatur oleh kontrak komersial. Kami berharap semua pihak menghormati komitmen mereka, dan importir gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak-kontrak tersebut,” kata Wong, seperti dikutip dari Channel News Asia.

Indonesia mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura sejak Sabtu (24/10/2026). Menurut SKK Migas, kebijakan tersebut diambil karena tingginya konsumsi gas di dalam negeri. Pemerintah pun memprioritaskan pasokan untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik.