Instruksi Prabowo, Pemerintah Cairkan Rp1,23 Triliun Tangani Karhutla di 7 Provinsi

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah pusat menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp1,235 triliun kepada tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota yang terdampak parah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dana tersebut diharapkan mempercepat pemadaman, mendukung penanganan darurat, serta membantu masyarakat yang terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap, yakni pada 7 September 2026 dan 22 Oktober 2026. Penyaluran dilakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun,” kata Sugiono dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).

Tujuh provinsi penerima bantuan tersebut adalah Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau. Selain pemerintah provinsi, bantuan juga disalurkan kepada 35 pemerintah kabupaten/kota yang mengalami dampak karhutla di wilayah tersebut.

Sugiono menyampaikan, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan penanganan karhutla setiap hari. Presiden meminta agar anggaran yang disalurkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus memperkuat upaya pemadaman.

Salah satu prioritasnya adalah perlindungan warga terdampak, terutama melalui pelayanan kesehatan. Pemerintah juga mendorong penyediaan fasilitas pemulihan, termasuk rumah oksigen dan penanganan bagi masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Selain itu, anggaran akan diprioritaskan untuk memperkuat operasi pemadaman karhutla, mulai dari pengadaan alat pelindung diri, pompa dan tangki air, hingga selang pemadam. Kemudian, alat suntik air untuk lahan gambut, pembuatan sumur bor, dan juga operasional dan mobilisasi personel, dalam rangka pemadaman karhutla.

Pemerintah turut memprioritaskan dukungan logistik bagi petugas yang bertugas di lapangan. Menurut Sugiono, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak.

Sugiono menyebut, saat ini, sekitar 71 ribu personel dikerahkan untuk menangani karhutla melalui berbagai operasi di darat dan udara. Pemerintah berharap dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat upaya pemadaman sekaligus mempercepat penanganan dampak kebakaran terhadap masyarakat.

“Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, kemudian membantu masyarakat yang terdampak semaksimal mungkin, dan juga merupakan wujud dari upaya keras pemerintah dalam rangka menangani kebakaran hutan dan lahan,” ujar Sugiono.