70.239 Balita Kena ISPA akibat Karhutla, Puan Maharani Desak Pengobatan Gratis

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti 70.239 balita yang terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi. Dia mendesak pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan anak, menyediakan fasilitas medis memadai, dan memastikan korban karhutla mendapat pengobatan tanpa biaya.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, jumlah kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak karhutla mencapai 311.363 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.239 kasus dialami anak berusia di bawah lima tahun atau balita.

Puan menilai tingginya angka kasus ISPA pada balita harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, gangguan pernapasan akibat kabut asap tidak hanya mengancam kesehatan anak, tetapi juga menimbulkan kecemasan bagi keluarga terdampak.

“Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernapasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” kata Puan Maharani, Kamis (22/10/2026).

Puan meminta pemerintah mempercepat penanganan karhutla agar dampaknya terhadap masyarakat, khususnya anak-anak, tidak semakin meluas. Menurutnya, upaya pemadaman harus berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan warga.

“Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” katanya.

Dia menegaskan, keselamatan anak harus menjadi salah satu prioritas utama dalam setiap kebijakan penanganan karhutla. Pemerintah juga perlu memastikan anak-anak tetap dapat beraktivitas dengan nyaman setelah kondisi lingkungan membaik.

"Setiap orang tua ingin melihat anaknya bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman, tidur dengan tenang, dan kembali bermain. Harapan yang sederhana ini perlu menjadi perhatian utama kita dalam menentukan langkah penanganan,” ucapnya.

Puan juga menyoroti laporan masyarakat di sejumlah daerah terdampak mengenai anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Dia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan perlindungan bagi kelompok rentan.

“Selain proses pemadaman api yang masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional,” ujarnya.

Menurut Puan, pemerintah perlu menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat dampak yang dirasakan masyarakat. Keluarga yang memiliki keterbatasan dalam melindungi anak dari paparan asap juga harus mendapatkan perhatian lebih besar.

Dia mengingatkan, penanganan kesehatan anak tidak boleh berhenti ketika kebakaran mulai terkendali atau kualitas udara berangsur membaik. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan dukungan kesehatan tetap tersedia selama masa pemulihan.

“Laporan kasus pada balita yang cukup banyak perlu diikuti komitmen yang berlanjut sampai masa pemulihan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga dukungan agar kebutuhan anak yang masih berlangsung tetap memperoleh perhatian ketika keadaan udara mulai membaik dan aktivitas masyarakat berangsur kembali,” kata Puan.

Puan menambahkan, anak-anak merupakan kelompok yang rentan ketika bencana terjadi. Karena itu, mereka membutuhkan pendampingan orang dewasa serta penanganan kesehatan yang memadai ketika mengalami gangguan akibat karhutla.

“Kita ketahui bersama, anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam bencana. Mereka juga tidak berdaya tanpa bantuan orang dewasa sehingga membutuhkan pertolongan saat mengalami krisis kesehatan,” ujarnya.

“Maka dalam menghadapi dampak Karhutla, kita perlu memastikan penanganannya dilakukan dengan sungguh-sungguh serta memastikan anak tetap memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik,” katanya lagi.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu juga meminta pemerintah melibatkan keluarga terdampak dalam mengevaluasi penanganan karhutla. Menurutnya, pengalaman orang tua dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kendala dalam memperoleh layanan kesehatan, melindungi anak, hingga mempertahankan penghidupan.

“Pengalaman tersebut perlu digunakan untuk menentukan dukungan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Selain memperkuat layanan kesehatan, Puan meminta pemerintah menyampaikan informasi yang jelas mengenai kondisi anak-anak terdampak dan langkah pemulihan yang tersedia. Informasi tersebut dinilai penting agar keluarga memahami kondisi kesehatan anak serta mengetahui akses pertolongan yang dapat dimanfaatkan.

“Informasi harus membantu keluarga memahami keadaan serta pilihan pertolongan, dengan tetap menjaga harapan dan menghindari kesimpulan tentang masa depan anak yang belum didukung pemeriksaan,” ujar Puan.

Puan turut mendesak pemerintah menyediakan fasilitas dan peralatan medis yang memadai bagi masyarakat terdampak karhutla. Langkah tersebut diperlukan untuk membantu anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan.

“Penyediaan peralatan medis yang memadai bagi masyarakat terdampak Karhutla adalah sebuah keniscayaan,” ujar Puan.

Dia juga meminta pemerintah memastikan biaya pengobatan tidak menjadi penghalang bagi korban karhutla untuk memperoleh layanan kesehatan. Puan menekankan pentingnya akses layanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat terdampak agar mereka dapat menjalani pengobatan tanpa hambatan.

“Jangan sampai para korban karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” ucapnya.