Kepala BNPB Desak Pelaku Pembakaran Lahan Ditindak: Percuma Kerja Keras Selama Ini

JAKARTA, iNews.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendesak aparat penegak hukum (APH) menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla), baik perorangan maupun korporasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas dan memastikan upaya pemadaman tidak sia-sia.

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Karhutla Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Palembang, Minggu (18/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Kristomei menyebut terdapat 44 area konversi hutan dan perkebunan di Sumsel yang mengalami kebakaran. Area tersebut mencakup perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), kawasan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung.

Menurutnya, sebagian besar titik api ditemukan di area perbatasan izin konversi lahan. Kondisi tersebut mengindikasikan dugaan pembukaan atau perluasan lahan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Kristomei mengingatkan, kerja keras petugas memadamkan api tidak akan efektif apabila masih ada pihak yang sengaja membakar lahan.

“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," kata Kristomei.

Selain penegakan hukum, Kristomei menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap operasi pemadaman. Evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas pengerahan personel dan alutsista serta memastikan upaya di lapangan berdampak pada penurunan luas kebakaran dan jumlah titik panas (hotspot).

“Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?" tuturnya.

Kristomei juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam pelaporan jumlah personel di posko lapangan. Data yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya agar dukungan operasional, kesejahteraan, keselamatan, dan pemeriksaan kesehatan petugas dapat diberikan secara tepat.

“BNPB tetap mendukung, tapi juga kita akuntabilitas di lapangan. Kalau memang 100, dukung 100. Orang itu harus 100. Jangan dukung 100, orangnya 10. Nah, gitu ya. Jadi ada harus akuntabilitas di sini ya, bahwa yang kita kuatkan dengan estimasi syarat kinerjanya, sehingga kalau kurang, tambah lagi,” ucap Kristomei.

Dia juga menyoroti kondisi kesehatan petugas yang telah bekerja dalam operasi pemadaman karhutla. Kristomei menyebut pemeriksaan paru-paru perlu dipertimbangkan untuk memastikan kondisi kesehatan mereka tetap terpantau.

“Kalau perlu, anak-anak 80 dironsenlah paru-parunya itu. Kasihan juga dia. Tapi satu-satu perusahaan bagus saya ini, Pak Dir Ops, free of charge, gratis untuk kerja-kerja yang di sana,” kata dia.

Usai memimpin rapat, Kristomei bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani melanjutkan peninjauan udara menggunakan helikopter untuk memantau kondisi karhutla di Sumsel, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Dalam peninjauan tersebut, kepulan asap dan titik api masih terlihat di sejumlah lokasi. Kondisi ini menjadi perhatian BNPB untuk memastikan titik kebakaran yang masih aktif segera ditangani dan operasi pemadaman berjalan efektif.