Kepala BNPB Kristomei Minta Penanganan Karhutla di Sumsel Dievaluasi, Soroti Efektivitas Operasi

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap pengerahan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel).

Hal ini disampaikan Kristomei saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Karhutla Provinsi Sumsel di Palembang, Minggu (18/10/2026). Evaluasi diperlukan untuk memastikan pengerahan personel dan sarana pendukung berdampak terhadap penurunan luas kebakaran serta jumlah titik panas (hotspot).

Kunjungan tersebut juga bertujuan mengidentifikasi kendala dan memetakan kebutuhan penanganan karhutla di daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.

“Ini kunjungan perdana saya sejak saya jadi Kepala BNPB. Jadi saya baca masalah, apa sih yang sudah kita kerjakan dan apa sih yang akan perlu bantuan pusat untuk diback-up," ujar Kristomei.

Kristomei menambahkan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah," kata dia.

Kristomei menilai, evaluasi tetap diperlukan meskipun ribuan personel gabungan dan berbagai alutsista, termasuk helikopter, telah dikerahkan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kemajuan operasi sekaligus menentukan langkah perbaikan apabila pengerahan sumber daya belum memberikan hasil yang optimal.

“Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?" ucapnya.

Sebagai langkah taktis, Kristomei mendorong pembentukan posko operasi kolaboratif berdasarkan klaster wilayah titik panas. Setiap posko harus memiliki penanggung jawab wilayah yang jelas, peta pembagian tugas, serta data pasti mengenai jumlah personel dan alutsista yang dikerahkan.

BNPB juga mendorong pengujian efisiensi dan efektivitas berbagai teknologi pemadaman. Metode yang dievaluasi mencakup operasi pengeboman air (water bombing), Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis natrium klorida (NaCl), serta inovasi penggunaan dry ice.

Menurut BNPB, penggunaan teknologi tersebut perlu diuji secara saintifik dan terukur agar tepat sasaran sekaligus efisien dalam penggunaan anggaran.