Komdigi Tegaskan Tak Ada Pembatasan Konten Karhutla, Pastikan Terbuka dengan Kritik

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Angga Raka Prabowo membantah isu pembatasan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Instagram. Dia menegaskan, pemerintah tidak membatasi konten apa pun dan tetap terbuka terhadap kritik maupun masukan masyarakat.

"Satu, kalau tadi pertanyaannya ada pembatasan, yang pertama saya tekankan tidak ada pembatasan terhadap konten apa pun," ujar Angga di Jakarta, Minggu (18/10/2026).

Angga menjelaskan, setiap platform digital memiliki pedoman komunitas atau community guidelines yang menjadi acuan dalam menilai konten yang diunggah pengguna. Menurutnya, platform menggunakan sistem masing-masing untuk menentukan apakah suatu konten melanggar pedoman tersebut.

"Di setiap platform itu ada community guideline. Artinya apa? Mereka dengan sistem yang mereka, juga melihat apakah itu konten itu melanggar community guideline mereka atau tidak," tuturnya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat, termasuk mengenai penanganan bencana karhutla. Angga juga membantah anggapan bahwa pemerintah membatasi konten yang berisi kritik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Yang jelas kita nggak ada, kita, kita semua terbuka terhadap kritik, kita pun terbuka terhadap ataupun masukan yang ada," tuturnya.

"Sampai saat ini nggak ada. Nah, kita buktikan itu bahwa sekarang beredar, ada opini yang beredar bahwa ada pembatasan, ya tidak ada pembatasan, tapi harus juga jernih," ucap Angga.

Angga juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam menilai informasi yang beredar di media sosial. Dia meminta publik memverifikasi kebenaran informasi untuk menghindari disinformasi dan misinformasi.

"Terutama kita juga kan punya aturan. Kalau misalnya disinformasi, misinformasi, jadi tolong lebih dalam lagi untuk melihat sesuatu. Tugas kita adalah memverifikasi lagi bagaimana apakah berita itu benar atau tidak," kata dia.

Di sisi lain, Angga mengapresiasi masyarakat yang turut menyampaikan informasi mengenai situasi penanganan karhutla melalui media sosial. Menurutnya, informasi yang benar dapat membantu pemerintah merespons situasi dengan lebih cepat.

"Terima kasih kalau berita itu benar, artinya itu membantu juga kepada pemerintah untuk bisa aksi lebih cepat terhadap penanggulangan bencana dan segala macam-macamnya," sebutnya.

Sebelumnya, sejumlah pengguna media sosial mengeluhkan dugaan pembatasan jangkauan unggahan terkait karhutla di Kalimantan dan Sumatra. Salah satu influencer yang menyampaikan keluhan tersebut adalah Tasya Farasya.

Tasya mengungkapkan jumlah penonton Instagram Story miliknya biasanya mencapai lebih dari satu juta kali. Namun, setelah membahas karhutla, dia mengaku jumlah penontonnya turun signifikan hingga sekitar 85.000 kali tayang.

"Oh gitu caranya mainnya. Shadowbanned ya kalau speak up," kata Tasya Farasya dalam unggahannya, seperti dikutip pada Minggu (18/10/2026).

Meski demikian, penurunan jumlah penonton saja belum cukup untuk memastikan sebuah akun terkena shadowban akibat membahas isu tertentu. Perlu ada informasi dan bukti tambahan untuk mengetahui penyebab perubahan jangkauan konten tersebut.

Istilah shadowban umumnya digunakan untuk menggambarkan dugaan pembatasan jangkauan atau visibilitas konten di media sosial tanpa pemberitahuan yang jelas kepada pemilik akun.