TNI AL Gandeng 3 Kejati, Perkuat Koordinasi Penyelidikan hingga Penyidikan di Laut

JAKARTA, iNews.id - Komando Daerah TNI Angkatan Laut I (Kodaeral I) menggandeng tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk memperkuat penegakan hukum di wilayah perairan perbatasan. Kerja sama tersebut melibatkan Kejati Sumatera Utara, Aceh, dan Riau, dengan fokus pada koordinasi penanganan tindak pidana di laut.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam Apel Khusus di Markas Komando Kodaeral I, Belawan, Jumat (16/10/2026).

Dalam sambutannya, Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deny Septiana menegaskan pentingnya kolaborasi antara TNI AL dan kejaksaan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing institusi.

“Kerja sama ini bertujuan memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing institusi, khususnya di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Riau,” ujar Deny dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).

Adapun kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia tentang Pemanfaatan Sumber Daya dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

Ruang lingkup kerja sama meliputi pendidikan dan pelatihan, pertukaran data serta informasi untuk kebutuhan hukum, dan koordinasi teknis dalam penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana di laut.

Kerja sama ini juga mencakup dukungan personel, dukungan Kodaeral I dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Selain itu, kedua pihak akan memperkuat koordinasi teknis dan nonteknis dalam proses penyidikan dan penuntutan, penanganan perkara koneksitas, serta sosialisasi perkembangan hukum terbaru.

Melalui kerja sama tersebut, Kodaeral I dan jajaran kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, menyamakan persepsi dalam penanganan perkara, serta memperkuat efektivitas penegakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Usai penandatanganan PKS, ketiga kepala kejaksaan tinggi (Kajati) beserta staf berkesempatan berlayar bersama Komandan Kodaeral I dan prajurit TNI AL menggunakan KRI Torani-860.

Dalam pelayaran tersebut, jajaran kejaksaan melihat secara langsung kesiapan unsur operasional dan pelaksanaan tugas prajurit TNI AL dalam menjaga keamanan serta kedaulatan perairan Indonesia.

Kegiatan itu juga menjadi sarana mempererat hubungan antarlembaga sekaligus membangun pemahaman mengenai tantangan penegakan hukum di laut.

Kodaeral I bersama Kejati Sumatera Utara, Aceh, dan Riau berkomitmen melanjutkan kolaborasi, baik melalui kesepakatan formal maupun koordinasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.