Dana Bergulir LPDB Koperasi Bantu KDKMP Tamanmartani Tetap Eksis dan Berkembang

YOGYAKARTA, iNews.id - Dukungan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi membantu Koperasi Desa/Kalurahan Merah Putih (KDKMP) Tamanmartani di Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengembangkan berbagai unit usaha. Meski tergolong baru, koperasi ini menjadi salah satu percontohan (mockup) pengembangan KDKMP secara nasional.

Perkembangan KDKMP Tamanmartani ditopang dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kalurahan hingga pemerintah pusat. Pembiayaan LPDB Koperasi menjadi salah satu sumber modal yang dimanfaatkan untuk menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Ketua KDKMP Tamanmartani, Mawardi, mengatakan koperasinya menerima pembiayaan LPDB sebesar Rp750 juta dari total pengajuan Rp1,5 miliar. Dana tersebut diterima pada Desember 2025.

“Modal KDKMP kami berasal dari LPDB Rp750 juta, Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) berupa penyertaan modal, dan juga dari iuran wajib dan pokok anggota,” kata Mawardi saat berbincang dengan awak media yang mengunjungi KDKMP Tamanmartani.

Menurut Mawardi, modal tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan unit usaha yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari klinik kesehatan hingga gerai sembako dan sarana produksi pertanian. Pada tahap awal, koperasi juga memanfaatkan bangunan lama milik kalurahan sehingga tidak perlu membangun gedung baru.

“Ketika kami berdiri, kami tidak langsung eksis. Karena itu, kami mendapat dukungan berupa bantuan keuangan. Memang kami tidak membangun fisik koperasi, tetapi memanfaatkan bangunan lama yang menjadi aset milik kalurahan,” ujarnya.

Mawardi menilai dukungan pembiayaan LPDB penting bagi koperasi yang sedang merintis usaha. Dia juga berharap akses pembiayaan dapat terus diperkuat seiring rencana penambahan unit usaha, termasuk menjadi *offtaker* atau pembeli hasil pertanian masyarakat setempat.

Saat ini, KDKMP Tamanmartani menjalankan enam lini usaha, yakni gerai sembako, gerai sarana produksi pertanian, budidaya ikan nila dengan sistem bioflok, klinik kesehatan, pemasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan agen BNI 46.

Khusus klinik kesehatan, pengurus tengah mempersiapkan proses sertifikasi dan uji kelayakan agar fasilitas tersebut dapat menjadi Klinik Pratama yang melayani pasien BPJS Kesehatan.

Koperasi juga memasok kebutuhan SPPG, meski volumenya belum maksimal. Mawardi berharap kerja sama tersebut dapat berkembang sehingga koperasi memiliki pasar yang lebih stabil bagi unit usahanya.

“Kami juga menjadi pemasok SPPG walaupun belum sepenuhnya. Harapannya, kalau KDKMP bisa menjadi pemasok tetap, minimal 35 persen dari kebutuhan SPPG, kami yakin koperasi ini bisa semakin eksis,” tuturnya.

Dari sisi pengelolaan keuangan, Mawardi menyebut pembayaran pinjaman dana bergulir berjalan tertib. LPDB juga melakukan pemantauan dan evaluasi setiap tiga bulan untuk memastikan kinerja keuangan koperasi tetap terjaga.

Meski sejumlah unit usaha telah berjalan, pengurus masih berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperkuat tata kelola keuangan yang transparan. Salah satu rencana yang disiapkan adalah sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi bendahara sebelum unit simpan pinjam dijalankan secara penuh.

“Kami punya banyak potensi, termasuk menjadi pemasok tetap SPPG. Kami berharap ruang komunikasi terus dibuka sehingga peluang kerja sama dengan berbagai pihak dapat ditingkatkan,” kata Mawardi.

Sementara itu, Lurah Tamanmartani R. Gandang Hardjanata menegaskan dukungannya terhadap peran KDKMP dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurut dia, koperasi berpotensi membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat di wilayah yang memiliki sekitar 17.400 penduduk dan 22 pedukuhan tersebut.

Gandang mengatakan pemerintah kalurahan turut berupaya meyakinkan berbagai pihak agar KDKMP mendapat dukungan, termasuk dalam hal permodalan. Dia menilai komunikasi antarpemangku kepentingan perlu diperkuat agar koperasi dapat menjalankan perannya secara optimal.

“Saya berharap program Presiden tidak didukung hanya di mulut, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan. Kunci utamanya adalah komunikasi. Saya berharap ruang komunikasi dengan berbagai pihak terkait dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah pusat,” kata Gandang.

Terkait sarana dan prasarana, Gandang menjelaskan KDKMP Tamanmartani untuk sementara memanfaatkan aset milik kalurahan yang belum digunakan secara optimal. Pembangunan gerai fisik baru dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan usaha ke depan.

Dia juga berharap tidak ada pembatasan yang menghambat koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Masalahnya, ada pembatasan-pembatasan yang tidak wajar oleh pihak tertentu bagi koperasi,” ujarnya.

Secara keseluruhan, LPDB Koperasi telah mencairkan dana bergulir kepada delapan KDKMP dengan nilai total Rp6,38 miliar. Dari jumlah tersebut, dua KDKMP menerima pembiayaan dengan skema syariah, sedangkan enam lainnya menggunakan skema konvensional.

Manfaat Pembiayaan LPDB Dirasakan UMKM

Manfaat pembiayaan LPDB Koperasi juga dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengakses modal melalui koperasi. Salah satunya Ardi Suhami, pemilik sekaligus pendiri usaha Arumanis Haji Ardi di Sleman, Yogyakarta.

Ardi memproduksi jajanan tradisional berupa rambut nenek atau arbanat. Dia merupakan anggota Koperasi Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, yang memperoleh dukungan pembiayaan LPDB untuk disalurkan kepada anggota koperasi, termasuk usahanya.

Ardi mengatakan pinjaman melalui koperasi tersebut menawarkan biaya pembiayaan yang menurutnya lebih rendah dibandingkan sejumlah lembaga keuangan lain, khususnya perbankan. Dia berharap akses pembiayaan melalui koperasi semakin mudah, terjangkau, dan cepat agar pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya.

“Kehadiran LPDB memberikan manfaat bagi UMKM karena bunganya kami anggap rendah. Dengan beban biaya yang murah, tentu berdampak bagi usaha UMKM seperti kami. Sekarang banyak permintaan produk kami dari berbagai negara, tetapi kami terkendala biaya ongkir karena harga barangnya murah, sedangkan ongkos kirimnya mahal,” katanya.