DPR Miris dengan Kasus Korupsi BNPB: Anggaran Bencana Harusnya untuk Keselamatan Masyarakat

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina merespons operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selly merasa miris atas kasus ini karena terjadi di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan pemulihan bencana lain yang masih membutuhkan perhatian serius. 

Selly berharap proses hukum ini tidak mengesampingkan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan penanganan bencana di lapangan.

"Karena itu, kami berharap persoalan hukum yang sedang diproses tidak mengganggu pelayanan kebencanaan maupun koordinasi penanganan bencana di sejumlah tempat. Masyarakat yang terdampak harus tetap mendapatkan perlindungan, bantuan dan respons cepat dari negara," ujarnya, Rabu (14/10/2026).

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) memandang penting memastikan seluruh program dan anggaran penanggulangan bencana dikelola secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

"Anggaran kebencanaan adalah amanah publik yang harus benar-benar digunakan untuk keselamatan dan kepentingan masyarakat, terutama mereka yang sedang menghadapi situasi darurat," katanya.

Dia juga menegaskan dugaan pelanggaran oleh pihak tertentu tidak serta merta dapat digeneralisasi sebagai cerminan seluruh institusi ataupun seluruh personel yang bertugas. Proses hukum harus menyasar pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti, sementara pelayanan kemanusiaan harus terus berjalan.

"Harapan kami, penegakan hukum dapat berlangsung secara tuntas dan transparan, pengawasan internal diperkuat, dan seluruh jajaran yang bertugas tetap fokus menjalankan mandat kemanusiaan," katanya.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT di lingkungan BNPB. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, operasi senyap tersebut terkait pengadaan barang dan jasa, termasuk penggunaan dana siap pakai untuk bencana. 

"Bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan," kata Budi di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026). 

Dalam perkara ini, KPK total menangkap 14 orang. Belasan orang itu diciduk di wilayah Jabodetabek. Salah satu yang terjaring ialah Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian.