PDIP Minta Puan Tak Diseret-seret ke Polemik Ijazah Gibran: Jangan Cemari Proses di MK

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus angkat bicara terkait narasi yang beredar di media sosial mengenai Ketua DPR Puan Maharani akan menggantikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Narasi tersebut beredar di tengah proses gugatan terkait ijazah Gibran yang saat ini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Deddy meneruskan tautan yang memuat narasi "Puan akan naik jadi Wakil Presiden menggantikan Gibran" kepada wartawan. Dia menegaskan informasi tersebut tidak benar dan menilai narasi itu justru menggeser isu proses hukum konstitusional.

"Menurut saya, itu upaya terorganisir untuk memojokkan Mbak Puan dan PDI Perjuangan. Sebaiknya proses hukum di Mahkamah Konstitusi tidak dicemari dengan narasi sesat dan dipolitisasi untuk menggeser isu proses hukum konstitusional," kata Deddy kepada wartawan, Senin (5/10/2026).

Menurut Deddy, persoalan ijazah Gibran merupakan urusan para pihak yang mengajukan gugatan di MK dan tidak berkaitan dengan Puan mau pun PDIP.

"Masalah ijazah Wapres itu murni urusan para penggugat, tidak ada kaitan dan kepentingan dengan Mbak Puan, apalagi PDI Perjuangan," ujarnya.

Deddy kemudian menduga narasi tersebut dibuat untuk menarik simpati publik kepada Gibran. Namun, dia menilai persoalan ijazah merupakan masalah hukum yang substansial.

"Saya curiga ini upaya dari pendukung Wapres untuk mendapatkan simpati publik. Padahal ini masalah yang sangat substansial dan sederhana dari sisi hukum," tutur dia.

Anggota Komisi II DPR tersebut mengatakan persoalan ijazah semestinya dapat dibuktikan melalui proses hukum. Dia juga mengkritik narasi yang membawa nama Puan dalam persoalan tersebut.

"Tinggal dibuktikan bahwa gugatan para pihak itu tidak benar, habis perkara. Tidak usah membangun narasi jahat untuk mengalihkan isu, memojokkan pihak lain dan membuat drama murahan untuk mendapatkan simpati," pungkasnya.