Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Wacana Kuliah Gratis di PTN, Hitung Kebutuhan Anggaran

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mengkaji lebih mendalam rencana menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN). Tim tersebut akan dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, pembentukan tim khusus tersebut merupakan arahan Prabowo setelah rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).

"Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi. Dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk men-breakdown lagi hitungan-hitungan," kata Brian.

Selain Pratikno dan Brian, tim khusus tersebut akan melibatkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara serta kementerian/lembaga terkait lainnya.

Tim tersebut akan mengkaji kebutuhan anggaran hingga tahapan pelaksanaan program kuliah gratis. Kajian ditargetkan dapat dituntaskan dalam waktu dua pekan hingga satu bulan ke depan.

Setelah kajian selesai, tim khusus akan melaporkan hasilnya kepada Prabowo untuk menentukan langkah dan tahapan pelaksanaan program.

"Nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden, dipimpin oleh Pak Menko, untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan," ujar Brian.

Brian mengatakan, Kemendiktisaintek sebelumnya telah melakukan kajian dan perhitungan awal terkait kebutuhan pembiayaan program kuliah gratis. Perhitungan tersebut mencakup uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI), serta komponen pendapatan lainnya yang selama ini digunakan kampus untuk menyelenggarakan kegiatan perkuliahan.

Kemendiktisaintek juga telah memiliki data mengenai kebutuhan biaya setiap mahasiswa di masing-masing program studi. Namun, berbagai opsi tersebut masih perlu dibahas dan dikaji kembali dengan mempertimbangkan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Harapannya, tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun, tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung," jelas Brian.