Forum Rektor Muhammadiyah Temui Fraksi Golkar DPR, Minta RUU Pemilu Dikaji Mendalam

JAKARTA, iNews.id - Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah (FR PTMA) meminta pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dikaji secara mendalam dan komprehensif. Kajian tersebut dinilai penting agar aturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Permintaan itu disampaikan FR PTMA saat bertemu Fraksi Partai Golkar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Ketua Umum FR PTMA Ma'mun Murod mengingatkan pelaksanaan pemilu semakin dekat, sementara pembahasan RUU Pemilu belum dimulai.

"Terkait wacana revisi tersebut, forum rektor perguruan tinggi Muhammadiyah memandang bahwa gagasan RUU Pemilu perlu dikaji lebih lanjut secara mendalam dan komprehensif, agar menghasilkan pengaturan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas," ujar Ma'mun.

Selain RUU Pemilu, Ma'mun menyoroti mahalnya biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Dia juga menilai perlu ada pembagian tugas yang lebih jelas antara perguruan tinggi negeri dan swasta.

Ma'mun turut menyinggung status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menurutnya memungkinkan kampus memperoleh pendanaan besar dengan kontrol yang minim.

"Sebab ketika kampus dilabeli PTNBH, itu sangat menyulitkan kampus-kampus swasta, terutama dalam kuota penerimaan mahasiswa," ujarnya.

Dia memaparkan jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai sekitar 4.400. Menurutnya, jumlah tersebut terlalu banyak dibandingkan dengan populasi penduduk Indonesia.

Ma'mun menilai jumlah ideal perguruan tinggi di Indonesia berada di kisaran 2.200. Menurutnya, kelebihan jumlah perguruan tinggi juga berkonsekuensi terhadap alokasi anggaran pendidikan.

Sebagai perguruan tinggi yang berorientasi pada bidang keagamaan dan sosial, Ma'mun mengatakan Muhammadiyah terus berupaya menyediakan akses pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat. Dia menegaskan Muhammadiyah juga konsisten memberikan beasiswa dan keringanan biaya pendidikan.

"Muhammadiyah berupaya juga meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan biaya yang terjangkau menyasar anak-anak yang tidak mampu. Kami juga memperhatikan kampus-kampus Muhammadiyah yang masih dalam proses peningkatan mutu pendidikannya," kata Ma'mun.

Merespons hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR M Sarmuji menilai pentingnya membangun ekosistem pendidikan tinggi yang adil antara perguruan tinggi negeri dan swasta.

Dia juga berharap Forum Rektor Muhammadiyah dapat memberikan masukan substantif dalam pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), mengingat Muhammadiyah memiliki kepentingan langsung terhadap arah konseptual regulasi tersebut.

"Kami berharap agar Muhammadiyah juga bisa berkontribusi dalam penyusunan RUU Sisdiknas," ujar Sarmuji.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu juga menyoroti kontribusi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Menurutnya, peran organisasi tersebut membantu negara menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat.

"Negara berutang kepada Muhammadiyah terutama dalam hal pendidikan, di mana sumbangsih Muhammadiyah terhadap bidang pendidikan yang tidak bisa semuanya diurusi oleh negara, sehingga perlu adanya partisipasi publik," kata Sarmuji.