Di Tengah Sorotan Kasus HGB, Nusron Wahid Mendadak Muncul di Rapat DPR

JAKARTA, iNews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghadiri rapat pleno pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria di DPR RI, Senin (21/9/2026). Nusron tiba ketika jalannya rapat pleno sudah berlangsung.

Kehadiran Nusron disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat tersebut.

"Sebelum kemudian perwakilan dari fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir ini sebagaimana sikap akhir fraksi, kami ucapkan selamat datang Menteri ATR/BPN yang sudah hadir pada hari ini," kata Dasco dalam rapat.

Saat memasuki ruang sidang, Nusron tidak memberikan banyak keterangan kepada awak media. Dia mengaku segera menuju rapat pleno yang sedang berlangsung.

"Rapat dulu," ujar Nusron singkat kepada wartawan.

Sebelumnya, Nusron diketahui tidak hadir dalam rapat DPR terkait pembahasan RUU tersebut.

Nama Nusron belakangan menjadi perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sejumlah pejabat di lingkungan ATR/BPN dan pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, terdiri atas pejabat ATR/BPN dan pihak swasta. Dalam proses penyidikan, KPK juga mendalami dugaan gratifikasi terkait layanan pertanahan, termasuk mutasi dan promosi jabatan di lingkungan kementerian.

Empat tersangka di antaranya disebut sebagai pihak yang diduga memiliki kedekatan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Adapun delapan tersangka yang telah ditetapkan KPK terdiri atas Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung, serta sejumlah pihak swasta lainnya.