Wamendagri Dorong Pemda Cari Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru, Bukan Andalkan TKD

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) tidak menjadikan penyesuaian transfer ke daerah (TKD) sebagai alasan utama apabila pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perlambatan.

Bima menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (18/9/2026).

Dia mengatakan, setiap daerah perlu memahami dan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Menurut Bima, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah, tetapi juga kemampuan membangun ekosistem ekonomi sesuai karakteristik wilayah.

“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Bima dalam keterangannya dikutip, Minggu (20/9/2026).

Dia menambahkan, realisasi belanja pemerintah daerah memang menjadi salah satu komponen dalam mendorong sekaligus menghitung pertumbuhan ekonomi. Namun, penyesuaian TKD tidak serta-merta menentukan naik atau turunnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

“Bukan berarti lantas pengurangan, penyesuaian TKD itu pasti akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Bima menilai, masih banyak sumber pertumbuhan yang dapat dikembangkan oleh pemda. Salah satunya dengan membangun ekosistem ekonomi dan mendorong hilirisasi pangan, termasuk di daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dia mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, sebagai salah satu daerah yang dinilai mulai membangun ekosistem untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini salah satu contoh adalah Sidrap (Kabupaten Sidenreng Rappang) yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Bima mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) akan terus memfasilitasi pertukaran pengalaman antardaerah.

Pertukaran tersebut dilakukan melalui berbagai forum di daerah untuk mengidentifikasi praktik yang sudah berjalan dan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.