Prabowo Ingin Gratiskan PTN, INDEF Hitung Pemerintah Butuh Rp1 Triliun per Kampus
IDXChannel—Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menilai keinginan Presiden Prabowo untuk menggratiskan biaya pendidikan tinggi bukanlah hal yang sulit.
Dia berpendapat bahwa pemerintah hanya perlu melakukan realokasi anggaran pendidikan yang sebelumnya sudah tersedia.
Didik memproyeksikan kebutuhan biaya operasional untuk setiap kampus atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan skala besar jika mau digratiskan hanya butuh sekitar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun. Sementara untuk PTN ukuran kecil bisa mendapatkan dana operasional Rp200-500 miliar.
Meski demikian, kalau akses pendidikan tinggi mau digratiskan, maka sudah seharusnya ada pembatasan penerimaan mahasiswa baru. Jalur mandiri yang selama ini menjadi sumber pendapatan perguruan tinggi harus dihentikan karena sudah mendapat pembiayaan dari negara.
"Di PTN, penerimaan mahasiswa baru dibatasi, tetap berdasarkan asas meritokrasi, kemampuan, dan prioritas harus diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu (20/9/2026).
Menurut Didik, tugas komersial yang selama ini dibebankan kepada PTN untuk mencari pembiayaan operasional untuk menambal modal dari APBN, menjadi celah yang rentan diwarnai praktik-praktik korupsi. Sebab dengan model ini kampus punya semacam otonomi khusus yang bisa menentukan nasib calon mahasiswa.
"Jalur mandiri dikomersialkan oleh PTN karena otonomi dan keleluasaan mengatur seleksi sekaligus pungutannya. Tetapi kontrol pemerintah pusat minimal sekali sampai akhirnya KPK mencokok oknum-oknum," tambahnya.
Ia menambahkan, hal tersebut kerap terjadi berulang karena di satu sisi kampus memiliki kepentingan finansial untuk menjalankan operasionalnya, apalagi kalau ukuran kampus cukup besar. Sehingga fungsi komersialisasi dengan membuka jalur penerimaan 'berbayar' atau mandiri, dilakukan oleh pihak kampus.
"Hal ini berulang terjadi bukan hanya karena perilaku beberapa oknum, tetapi juga desain penerimaan dengan kewenangan menentukan harga tiket masuk mahasiswa, kemudian menjurus kepada kepentingan finansial kampus, komersialisasi, dan berujung pada korupsi," lanjutnya.
Ia menilai sudah seharusnya PTN menjadi lembaga riset yang tidak lagi membagi fokus dalam mencari uang untuk menghidupi operasionalnya. Hal tersebut harus dibarengi dengan proses seleksi yang berkualitas karena akan diberikan insentif berupa pendidikan gratis.
"Dengan melakukan efisiensi dan 'right sizing' PTN, maka pemerintah bisa membiayai dana operasional PTN utama antara Rp500 miliar sampai Rp1 triliun, sedangkan PTN kecil bisa mendapatkan dana operasional Rp200-500 miliar," pungkasnya.
(Nadya Kurnia)
