Amran Bongkar 25 Beras Fortifikasi Oplosan, DIjual hingga Rp57.000 per Kg!

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman membongkar dugaan manipulasi peredaran beras fortifikasi skala nasional. Hasil uji laboratorium independen terhadap 25 merek menemukan produk berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan potensi kerugian konsumen ditaksir mencapai Rp89 triliun.

Amran mengatakan pemerintah menemukan pergeseran modus dalam dugaan kejahatan tata niaga beras. Produk yang dipasarkan sebagai beras bervitamin atau fortifikasi dengan harga tinggi disebut tidak memenuhi kandungan nutrisi sesuai label.

"Setelah kita uji di empat laboratorium kredibel, beras fortifikasi ini terbukti tidak sesuai dengan labelnya sehingga menimbulkan dugaan penipuan dengan nilai kerugian konsumen ditaksir mencapai Rp89 triliun," kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Amran menyebut sekitar 90 persen sampel beras fortifikasi yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar baku mutu pangan. 

Kementan kemudian mengumumkan 25 merek berstatus TMS menggunakan inisial, yakni WFO, WFR, TKS, IMF, NUR, TKL, HOK, BRV, IMR, IHJ, IAK, PBK, GNB, DTR, TKR, WJK, PLK, MKY, IMC, PTK, ARP, ARN, SKM, GNM, dan TAR.

Dari sisi harga, beras bersubsidi yang semestinya berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram disebut dijual bebas dengan harga mencapai Rp57.000 per kilogram.

Sementara itu, biaya riil penambahan mikronutrien vitamin diperkirakan hanya sekitar Rp1.000 per kilogram. Selisih harga rata-rata mencapai Rp22.000 per kilogram hingga Rp44.100 per kilogram.

Dengan selisih tersebut, keuntungan haram yang didapat pelaku usaha nakal diperkirakan sekitar Rp440 juta dari satu truk berisi 10 ton.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras premium dan fortifikasi mencakup 39 persen dari total pasokan nasional. Dalam temuan Kementan, beras premium disebut mendadak menghilang dan berganti kemasan menjadi produk fortifikasi.

Praktik ini dinilai ironis karena berkaitan dengan program intervensi gizi nasional yang dibiayai anggaran negara. Subsidi beras yang ditujukan untuk melindungi kelompok rentan justru diduga dimanfaatkan spekulan untuk memperoleh keuntungan.

"Tujuan fortifikasi adalah untuk mengatasi stunting, ibu hamil, menyusui, dan orang miskin, tetapi tujuannya tidak tercapai karena harganya justru dijual jauh lebih mahal daripada beras premium maupun medium," ujar Amran.