Debat di DK PBB! China-Rusia Bela Iran, Tolak Pemberlakuan Kembali Sanksi Internasional

NEW YORK, iNews.id - Lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, Kamis (10/9/2026), berdebat mengenai keabsahan hukum sanksi internasional terhadap Iran serta pemberlakuan kembali sanksi PBB berdasarkan ketentuan "snapback" kesepakatan nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015.

JCPOA berlaku selama 10 tahun atau sampai Oktober 2025. Sejak itu, pembatasan terhadap program nuklir Iran dicabut. JCPOA merupakan perjanjian pengendalian nuklir Iran yang diteken negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman dengan imbalan pencabutan sanksi.

Klausul snapback dalam JCPOA dirancang untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran secara otomatis, berdasarkan Bab VII. Sanksi berlaku kembali jika Iran melanggar kesepakatan JCPOA secara sengaja, dengan mengabaikan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan. Iran dianggap melanggar kesepakatan JCPOA karena melakukan pengayaan uranium di atas ambang batas yang ditetapkan. Langkah itu terpaksa dilakukan Iran karena AS, di bawah pemerintahan periode pertama Presiden Donald Trump, menarik diri dari JCPOA. AS kemudian menerapkan kembali sanksi yang memukul perekonomian Iran.

Dari situ Iran merasa diperlakukan tidak adil.

"Mekanisme untuk memberlakukan kembali resolusi Dewan Keamanan terkait Iran yang telah diadopsi sebelumnya, mekanisme yang tercantum dalam Resolusi 2231, tidak diaktifkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan hukum dan prosedural," ujar diplomat Rusia, seraya mendesak pemungutan suara prosedural untuk mencegah agenda mengenai Komite Sanksi 1737, seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (11/9/2026).

Rusia menegaskan, Resolusi PBB 2231 mengenai pengesahan kesepakatan nuklir JCPOA, berakhir pada 18 Oktober 2025. Oleh karena itu, agenda non-proliferasi telah dihapus dari daftar masalah aktif sejak hari itu. 

Sang diplomat menilai, Komite 1737 sudah tidak ada lagi sejak 2015 dan tidak ada dasar hukum untuk membahas kinerja komite tersebut.

Diplomat China juga mendukung langkah tersebut, dengan menegaskan presidensi dewan tidak memiliki mandat untuk menyusun atau menyampaikan laporan dalam 90 hari. 

China juga memperingatkan seluruh anggota Dewan Keamanan agar tidak coba-coba melakukan tindakan sepihak.

"Segelintir anggota, dengan mengabaikan perbedaan pendapat, bersikeras untuk memaksakan pemberlakuan kembali sanksi Dewan terhadap Iran dan menggalar pertemuan berdasarkan agenda yang telah dihapus," ujar perwakilan China. 

Dia memperingatkan, langkah-langkah itu hanya akan memperdalam perpecahan institusi serta menghambat penyelesaian politik. Dia juga mengungkapkan kekhawatiran mendalam serta menentang keras penerpan sanksi tersebut.

Delegasi Barat dengan tegas menolak argumen Rusia dan China dengan menegaskan, sanksi telah aktif kembali secara sah, menyusul pelanggaran yang dilakukan Iran.

"Inggris, bersama Prancis dan Jerman, memulai mekanisme snapback sepenuhnya sesuai Resolusi Dewan Keamanan 2231," kata seorang diplomat Inggris, seraya menjelaskan negara-negara Eropa melakukan hal itu karena ketidakpatuhan signifikan oleh Iran terhadap JCPOA.

Dewan Keamanan PBB melakukan pemungutan suara dengan hasil 11 suara mendukung, 2 menolak, serta 2 abstain, untuk mengesahkan agenda sementara, sehingga menggagalkan upaya Rusia dan China untuk menghentikan pertemuan tersebut.

Berdasarkan aturan Dewan Keamanan PBB, pemungutan suara terkait prosedur tidak dapat digagalkan oleh hak veto anggota tetap dan memerlukan minimal 9 suara dukungan untuk disahkan.