Trump Janjikan USD5.000 untuk Setiap Warga Dewasa AS Jika Partai Republik Menangi Pemilu

DALLAS — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjanjikan "dividen" sebesar USD5.000 (Rp87 juta) kepada setiap warga Amerika dewasa jika Partai Republik berhasil mempertahankan kendali atas kedua majelis Kongres dalam pemilihan umum sela bulan November mendatang.

Saat berpidato di konvensi pemilihan umum sela pertama Partai Republik di Dallas pada Rabu (9/9/2026), Trump menyatakan bahwa perekonomian AS serta pendapatan yang dihasilkan dari kebijakan tarifnya akan memungkinkan pemerintah untuk memberikan pembayaran langsung kepada warga.

"Jika Partai Republik menang, Anda pun menang bersama kami dan Anda akan mendapatkan USD5.000," ujar Trump di hadapan massa yang bersorak, sebagaimana dilansir BBC. "Itu akan disebut sebagai Dividen Trump."

"Satu-satunya syarat yang saya tetapkan adalah bahwa dividen yang kami berikan itu harus dibelanjakan di Amerika Serikat," tambahnya.

Trump tidak menjelaskan bagaimana pembayaran tersebut akan dilaksanakan atau didanai. Dengan nilai USD5.000 per orang dewasa, rencana ini bisa menelan biaya jauh melampaui USD1 triliun.

Trump berulang kali membanggakan besarnya dana yang masuk ke AS sebagai dampak dari tarif dan investasi asing. Pemerintahannya sebelumnya mengklaim bahwa investasi baru senilai lebih dari 20 triliun dolar AS sedang masuk ke negara tersebut, sementara pejabat Departemen Keuangan memproyeksikan pendapatan tahunan dari tarif berpotensi mencapai ratusan miliar dolar AS.

Presiden juga menyoroti kesepakatan minyak yang baru saja dicapai pemerintahannya dengan Venezuela—yang memberikan AS kendali mayoritas atas lebih dari 65 miliar barel cadangan minyak terbukti—sebelum melontarkan candaan mengenai betapa mudahnya menemukan minyak di negara Amerika Selatan tersebut.

Ini bukan kali pertama Trump menjanjikan pembayaran semacam itu; sebelumnya, ia pernah mengusulkan pemberian cek senilai 2.000 dolar yang didanai oleh pendapatan tarif.

Namun, selain dampak biaya keseluruhan bagi kas negara AS, usulan terbaru dari presiden AS tersebut dapat memunculkan pertanyaan hukum.

Hukum federal melarang pemberian pembayaran yang dimaksudkan untuk memengaruhi suara pemilih.

Isu ini mencuat menjelang pemilihan presiden 2024, saat Elon Musk—miliarder pendukung Trump—menawarkan insentif uang tunai kepada pemilih terdaftar di tujuh negara bagian penentu (swing states) yang menandatangani petisi tertentu.

Akan tetapi, sejumlah ahli berpendapat bahwa janji yang disampaikan Trump dalam pidatonya pada Rabu dapat dipandang sebagai komitmen untuk memangkas pajak, yang merupakan tindakan sah secara hukum.