Pemerintah Bentuk Satgas Kopdes Merah Putih, Optimalkan Penyaluran Barang Subsidi

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memperkuat keberlangsungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui pembentukan satuan tugas (satgas) lintas kementerian dan lembaga. Pembentukan satgas tersebut disepakati dalam pertemuan tertutup antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Purbaya mengatakan satgas dibentuk untuk mengoptimalkan potensi KDKMP sekaligus memperkuat perannya dalam menopang sistem logistik nasional dan distribusi barang subsidi.

“Tadi kami bertiga setuju, sepakat untuk membentuk satu satuan tugas (satgas) yang bisa memanfaatkan adanya Koperasi Merah Putih secara maksimal,” ujar Purbaya.

Salah satu tugas utama satgas yakni memastikan rantai pasok barang-barang subsidi berjalan melalui jaringan KDKMP di tingkat desa dan kelurahan.

“Termasuk penyaluran barang-barang subsidi di sana dipastikan hanya lewat Kopdes Merah Putih, sehingga kita bisa memastikan Koperasi Merah Putih bisa betul-betul kuat menjaga dan membantu sistem logistik di Indonesia,” jelas Purbaya.

Dari sisi pembiayaan, Purbaya memastikan mekanisme pembayaran cicilan KDKMP akan disalurkan langsung kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdasarkan permintaan resmi dari Menteri Koperasi.

“Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi,” kata Purbaya.

Purbaya menegaskan alokasi dana pembiayaan tersebut telah tersedia dalam postur anggaran sehingga tidak memerlukan penambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

“Uangnya ada, selama ini dianggarkan. Jadi bukan ABT, memang sudah disediakan,” tegas Purbaya.

Untuk menjaga akuntabilitas, pemerintah juga membentuk tim pengawas gabungan yang melibatkan Kementerian Keuangan dan BP BUMN. Tim tersebut bertugas mengawal pemanfaatan anggaran sekaligus memastikan infrastruktur KDKMP digunakan secara optimal untuk penyaluran barang-barang subsidi.

“Makanya nanti dibentuk tim, Menteri Keuangan bersama Kepala BP BUMN. Tim ini nanti ikut memastikan supaya utilitas atau penggunaan ini termasuk kepastian barang-barang subsidi itu menggunakan infrastruktur pemerintah yang namanya sekarang Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) Merah Putih,” ungkap Purbaya.

Purbaya menambahkan pemerintah masih memberikan kesempatan perbaikan bagi KDKMP yang belum lolos proses verifikasi dan validasi hingga akhir tahun. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengembangan KDKMP tidak menimbulkan risiko kredit bermasalah bagi sektor perbankan.

“Fokus kita adalah jangan sampai perbankan terganggu dengan pinjaman ke KDKMP. Nanti kalau misalnya ada yang tidak sempurna kan bisa disempurnakan ke depan beberapa bulan ke depan sampai akhir tahun yang belum lolos tadi,” ujar Purbaya.