Puan Dukung Prabowo Tindak Tegas Alih Fungsi Lahan Bekas Karhutla Jadi Kebun Sawit

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani meminta pihak terkait segera menyelidiki dugaan perubahan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi area perkebunan kelapa sawit. Puan menyampaikan hal tersebut merespons laporan yang diterima Presiden Prabowo Subianto mengenai dugaan alih fungsi lahan bekas karhutla menjadi kebun sawit.

"Apakah hal-hal yang terkait karhutla kemudian sudah berubah alih fungsi, kami akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Politisi PDIP itu menilai alih fungsi lahan yang terdampak karhutla menjadi perkebunan kelapa sawit tidak boleh terjadi. Karena itu, dia mendorong adanya penyelidikan untuk memastikan dugaan tersebut.

"Itu seharusnya tidak boleh terjadi dan harus segera diselidiki, gitu," kata Puan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai dugaan perubahan lahan bekas karhutla menjadi area perkebunan kelapa sawit.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Sanksi tersebut dapat berupa pencabutan izin usaha hingga hak guna usaha (HGU).

Prabowo juga meminta daftar korporasi yang diduga kuat terlibat dalam karhutla. Pernyataan itu disampaikan setelah Prabowo menerima laporan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat karhutla.

"Saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya," ujar Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) terkait penanganan bencana, Senin (7/9/2026).

Prabowo kemudian meminta Menteri Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penilaian terhadap perusahaan yang diduga terlibat.

"Nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, ATR (Agraria dan Tata Ruang) dan juga Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) untuk menilai, kalau perlu kita segera cabut semuanya semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya, dan sebagainya," kata Prabowo.