Purbaya Sidak ke Kantor Pajak Jabar: Setiap Rupiah APBN Harus Bekerja, Jangan Hanya Tercatat Realisasi!
BANDUNG, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026). Ia pun meminta agar setiap rupiah dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tak hanya tercatat sebagai realisasi.
“Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Purbaya dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/8/2026).
Berdasarkan data Kanwil DJPb Jawa Barat, APBN hingga 31 Juli 2026 mencatat surplus regional Rp22,02 triliun. Pendapatan negara mencapai Rp85,61 triliun atau 45,41 persen dari target, tumbuh 6,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan perpajakan mencapai Rp81,30 triliun atau tumbuh 7,35 persen secara tahunan. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp63,84 triliun yang meningkat 10,41 persen dan penerimaan kepabeanan serta cukai Rp17,46 triliun.
Sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dengan setoran Rp30,60 triliun atau 47,93 persen dari total penerimaan pajak daerah.
Dari sisi belanja, realisasi APBN di Jawa Barat mencapai Rp63,59 triliun atau 57,02 persen dari total pagu. Secara keseluruhan, belanja negara turun tipis 1,45 persen secara tahunan.
Namun, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) justru tumbuh 28,86 persen menjadi Rp26,61 triliun atau 53,53 persen dari pagu.
Kenaikan tersebut terutama didorong belanja modal yang mencapai Rp3,11 triliun. Nilainya melonjak 115,37 persen dibandingkan Juli 2025 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa telah terealisasi Rp36,98 triliun atau 59,82 persen dari pagu. Rinciannya terdiri atas TKD Rp35,46 triliun dan Dana Desa Rp1,52 triliun.
Purbaya menekankan pengelolaan APBN tidak cukup diukur melalui laporan penyerapan anggaran. Menurut dia, anggaran negara harus terlihat melalui aktivitas ekonomi dan penguatan sektor usaha.
“Kami ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Purbaya.
Sementara itu, APBN di Jawa Barat turut menopang sejumlah program strategis pemerintah. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di 27 kabupaten/kota melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Program tersebut menjangkau 14.680.810 penerima manfaat.
Dukungan fiskal juga diarahkan untuk sejumlah program prioritas lain, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan Sekolah Rakyat, serta penguatan ketahanan pangan dan energi.
Untuk pembiayaan usaha rakyat, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat mencapai Rp23,24 triliun kepada 357,3 ribu debitur. Sementara Kredit Ultra Mikro (UMi) telah tersalurkan Rp1,31 triliun kepada 226,4 ribu pelaku usaha mikro.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Jawa Barat tumbuh 5,73 persen secara tahunan dan 2,25 persen secara kuartalan pada triwulan II 2026. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang sektor industri manufaktur.
Inflasi Jawa Barat pada Juli 2026 tercatat 2,72 persen secara tahunan. Sementara neraca perdagangan periode Januari-Juli 2026 membukukan surplus USD13,79 miliar.
Kinerja tersebut menunjukkan APBN memiliki peran sebagai peredam kejut atau shock absorber sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui peninjauan langsung ke Kanwil DJPb Jawa Barat, Purbaya memastikan pengelolaan anggaran negara tetap dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran.
“Yang kami pastikan adalah anggaran negara dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” kata Purbaya.
