GMNI Soroti Ketimpangan Pusat-Daerah, Minta Pemerintah Evaluasi Tata Kelola Negara

JAKARTA, iNews.id - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola bernegara. Hal ini dinilai penting agar demokrasi tidak hanya berjalan melalui proses politik, tetapi juga menghasilkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan GMNI dalam kegiatan renungan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, Minggu (16/8/2026). Dalam kegiatan itu, GMNI bersama dewan pakar dan alumni mengajak generasi muda memahami kembali perjuangan para pendiri bangsa saat merumuskan dasar negara.

Ketua Umum DPP PA GMNI Profesor Arief Hidayat mengatakan para pendiri bangsa telah memberikan teladan mengenai pentingnya menempatkan kepentingan bersama di tengah keberagaman Indonesia. Menurutnya, semangat tersebut perlu kembali menjadi pijakan dalam kehidupan bernegara. 

Demokrasi, menurut Arief, tidak semestinya hanya menghasilkan proses elektoral, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Demokrasi politik itu juga harus bermanfaat kepada seluruh rakyat sehingga memunculkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kita tidak setuju dengan demokrasi elektoral yang berbiaya mahal yang akhirnya kita lihat penumpukan dalam demokrasi elektoral,” ujar Arief.

GMNI juga meminta perhatian terhadap demokrasi ekonomi. Arief menilai sistem ekonomi perlu mencegah kekayaan negara hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Selain itu, GMNI menyoroti ketimpangan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan dinilai perlu berjalan lebih setara agar setiap daerah memiliki ruang untuk berkembang.

“Kita melihat adanya ketidakseimbangan antara pemerintah pusat dengan daerah-daerah. Perlu diperhatikan setara, berkeadilan sehingga daerah-daerah mampu berkembang, mampu mengembangkan dirinya bersama-sama dengan seluruh daerah yang lain,” katanya.

Arief menambahkan, daerah dengan potensi besar dapat ikut menopang wilayah lain yang membutuhkan. Menurut dia, semangat gotong royong dapat menjadi salah satu cara mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Dalam kegiatan refleksi tersebut, GMNI juga menyoroti persoalan pencopotan lambang dan simbol negara di Aceh. GMNI mengaitkan ketidakpuasan masyarakat di daerah dengan persoalan ketimpangan pembangunan serta pembagian manfaat sumber daya alam.GMNI menilai masyarakat daerah perlu memperoleh manfaat yang lebih setara dari sumber daya alam di wilayah mereka. Pemerintah pusat pun diminta menggunakan pendekatan persuasif agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi gejolak sosial.

Wakil Ketua Dewan Pakar Nasional PA GMNI Andreas Hugo Pariera mengatakan persoalan di Aceh perlu disikapi secara hati-hati dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

“Pemerintah terutama pihak keamanan untuk secara persuasif mengajak saudara-saudara kita di Aceh lebih memahami bagaimana kita hidup sebagai bangsa, menghormati simbol-simbol kenegaraan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Andreas.

Dia menambahkan, refleksi menjelang 17 Agustus tidak sekadar menjadi agenda peringatan kemerdekaan. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk memahami sejarah perjuangan bangsa secara lebih menyeluruh.

Menurut GMNI, momentum kemerdekaan perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, bukan hanya melalui kegiatan perayaan.

GMNI berharap pembenahan tata kelola bernegara semakin berorientasi pada masyarakat kecil. Penerapan nilai-nilai Pancasila serta penguatan kedaulatan politik, ekonomi dan kebudayaan dinilai menjadi bagian penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.