Prabowo Perintahkan Pemerintah Bergerak Cepat Tangani Gempa NTT, Ini 2 Fokus Utamanya

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemerintah pusat bergerak cepat menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kementerian/lembaga, BNPB, hingga BUMN dikerahkan untuk membantu masyarakat terdampak serta mempercepat proses pemulihan.

Perintah tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana gempa Pulau Flores, NTT, Minggu (16/8/2026).

Pratikno mengatakan pemerintah pusat telah mengerahkan kekuatan dan sumber daya besar untuk mendukung penanganan bencana di NTT. Koordinasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat agar kebutuhan masyarakat terdampak segera ditangani.

“Rapat koordinasi ini menunjukkan bahwa kekuatan dan sumber daya untuk penanggulangan bencana di NTT ini sangat besar. Jadi aparat pusat mulai dari KL sampai dengan BUMN terlibat penuh,” ujar Pratikno

Dia menjelaskan pengerahan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Prabowo kepada kementerian/lembaga untuk turun langsung membantu masyarakat terdampak.

“Pak Presiden, selain memerintahkan KL-KL (Kementerian/Lembaga) untuk masuk dan membantu, juga BNPB sendiri juga memberikan bantuan,” katanya.

Pratikno menilai besarnya kekuatan pemerintah perlu diimbangi dengan koordinasi antarpihak agar penanganan bencana berjalan efektif. Dia menekankan dua hal utama, yakni sinkronisasi melalui posko serta akuntabilitas melalui pendataan.

“Nah saya ingin menekankan 2 hal. Bahwa kekuatan yang besar ini hanya bisa efektif kalau kerjanya sinkron,” ujar Pratikno.

Dia meminta pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga bupati, segera membentuk dan mengaktifkan posko. Langkah tersebut diperlukan agar seluruh sumber daya dan bantuan dapat dikoordinasikan secara efektif.

“Jadi sinkronisasi mulai dari Posko itu penting,” tegasnya.

Selain koordinasi, Pratikno menyoroti pentingnya akuntabilitas melalui pendataan masyarakat dan wilayah terdampak. Data akurat diperlukan untuk mempercepat penanganan pada masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Jadi status itu penting untuk ditetapkan baik di level kabupaten terdampak maupun di provinsi. Dan kaitannya dengan akuntabilitas itu juga pendataan. Baik pendataan untuk kepentingan tanggap darurat maupun pendataan untuk rehab rekon,” katanya.

Dia mengingatkan pengalaman penanganan bencana sebelumnya masih menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pendataan di sejumlah daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan proses pendataan dilakukan secara tepat dan akurat.