Prabowo Singgung Posisi Indonesia di G20: Tidak Pantas, Masih Ada Rakyat yang Lapar

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sebagai anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat yang kelaparan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan investasi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Awalnya, Prabowo menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen. Menurutnya, angka ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Namun, dia menegaskan pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir pemerintah. Pertumbuhan harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah.

"Di hadapan majelis ini bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita, pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita kebanyakan, tidak bermanfaat bagi kita," kata Prabowo.

Kepala Negara menekankan bahwa setiap investasi yang masuk ke Indonesia harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan, kualitas hidup rakyat kita terutama rakyat kita yang paling bawah," tuturnya.

Dia memastikan pemerintah tidak akan meninggalkan masyarakat yang masih mengalami kesulitan. Prabowo kemudian menyinggung posisi Indonesia sebagai salah satu anggota G20.

"Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin, kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya, kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia, Republik Indonesia. Anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar," ucapnya.

Prabowo menilai, kekuatan suatu bangsa salah satunya tercermin dari kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri. Mantan menteri pertahanan ini juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi petani, mulai dari sulitnya memperoleh pupuk hingga harga gabah yang jatuh saat panen.

"Bangsa yang kuat adalah negara yang mampu memberikan makan rakyatnya sendiri, ketika kami menerima mandat petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap panen aturan yang berbelit-belit kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu saling menyalahkan dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut. Pemerintah harus fokus mencari solusi dan memastikan birokrasi tidak menghambat kebijakan yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Walaupun, kita tidak menyalahkan siapapun kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tak boleh menghambat keputusan yang baik," ujarnya.