Heboh JPO Depan DPR Tak Punya Tangga, Pramono: Dulu yang Bangun PUPR
JAKARTA, iNews.id - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, tepat di depan Gedung DPR RI tengah menjadi sorotan karena tidak memiliki akses tangga. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa fasilitas tersebut dahulu dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta akan tetap merawat JPO yang masih dibutuhkan masyarakat dan berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah.
“Jadi JPO yang ada di Senayan itu adalah JPO yang dulunya dibangun oleh Kementerian PUPR, dan bagi Pemerintah DKI Jakarta, semua JPO yang masih bisa dan diperlukan tentunya kami merawatnya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Di sisi lain, Pramono mengungkapkan sejumlah JPO yang dikelola Pemprov DKI Jakarta akan dibongkar. Langkah tersebut dilakukan terhadap JPO yang dinilai sudah tidak efektif atau tidak lagi diperlukan masyarakat.
“Tetapi kalau kemudian memang sudah tidak difungsikan karena beberapa juga akan ada JPO yang akan kami, apa, akan kami tarik, terutama yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta sendiri pasti akan kami lakukan,” tuturnya.
Ia mencontohkan JPO di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Fasilitas tersebut dikenal dengan sebutan JPO ‘Love and Hate’ karena terdapat dua JPO yang berada berdekatan, tetapi tidak saling terhubung.
“JPO yang ada yang kemarin love and hate yang ada di Rasuna Said. Kalau bukan karena saya melihat langsung, pasti saya juga nggak akan bisa mengambil keputusan, begitu saya lihat langsung, ternyata JPO itu sudah tidak diperlukan,” tuturnya.
JPO pertama di Rasuna Said merupakan fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta yang lebih dahulu dibangun dan digunakan masyarakat untuk menyeberang. Sementara JPO kedua merupakan fasilitas integrasi yang dibangun LRT Jabodebek untuk menghubungkan Stasiun LRT Jabodebek dengan Halte TransJakarta.
Pramono pun memutuskan membongkar JPO lama milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. Salah satu pertimbangannya karena fasilitas itu dinilai tidak ramah bagi penyandang disabilitas.
