Sektor Luar Negeri Diabaikan, Jangan Harap Ekonomi Tumbuh 7-8 Persen

Didik J Rachbini
Ekonom Senior INDEF

KELEMAHAN, kekurangan, atau bahkan kesalahan kebijakan ekonomi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya hanya satu, yakni mengabaikan sektor luar negeri. 

Seluruh upaya dan dinamika ekonomi selama ini terlalu inward looking. Hanya sektor dalam negeri yang dikemas dengan berbagai kontroversi kebijakan, tetapi hasilnya tetap tumbuh moderat sekitar 5 persen. Dengan kebijakan selama ini, tidak mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyamai Vietnam yang berhasil mencatatkan pertumbuhan tahunan hingga 8,3 persen.

Jika kelemahan kebijakan ini bisa diatasi dan kebijakan ekonomi ditransformasikan menjadi outward looking, investasi luar negeri akan masuk karena adanya sistem insentif, dukungan infrastruktur yang baik, serta birokrasi yang ramah dan efisien. Pada saat yang sama, investasi dalam negeri dapat bertumbuh bersamaan dengan masuknya investasi luar negeri karena adanya rancangan kebijakan yang berorientasi ekspor (outward looking). Sektor industri akan berkembang jauh lebih baik dari kondisi sekarang karena didukung sumber daya nasional yang kuat (resource-based industry).

Pemerintah mesti membahas kembali kebijakan ekonomi untuk mengatasi kelemahan kebijakan selama ini. Untuk menuju pertumbuhan 7-8 persen seperti Vietnam, perubahan orientasi kebijakan ekonomi dari inward looking menjadi outward looking mutlak harus dilakukan. Jika tidak, dan hanya mengandalkan sumber daya serta pasar dalam negeri, Indonesia harus puas dengan tingkat pertumbuhan moderat 5 persen atau bahkan di bawahnya. Tanpa perubahan kebijakan, janji kampanye sulit untuk bisa diwujudkan.

Memang, Indonesia tidak sama sekali mengabaikan sektor luar negeri. Tetap ada kegiatan dan dunia usaha yang melakukan ekspor, menarik foreign direct investment (FDI), dan melakukan hilirisasi. Masalahnya, sektor luar negeri belum dijadikan mesin utama transformasi struktural dan industrialisasi. Kebijakan masih relatif terlalu berorientasi pada pasar domestik, substitusi impor, penguasaan sumber daya, dan konsumsi domestik.

Karena itu, kebijakan tersebut harus diubah menjadi kebijakan yang mampu menembus pasar internasional dengan daya saing industri yang kuat, berorientasi ekspor, serta memanfaatkan investasi dan supply chains global. Hanya dengan memperhitungkan kembali peran sektor luar negeri melalui kebijakan yang tepat, tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi bisa diwujudkan.

Pertumbuhan ekonomi tidak akan lebih tinggi dari yang dicapai sekarang jika kondisi tersebut tidak berubah. Ini harus disadari karena faktor ekspor belum menjadi growth engine yang cukup kuat untuk mendorong transformasi industri. Padahal, bagi negara sebesar Indonesia, pasar domestik memang penting, tetapi pasar domestik saja tidak cukup untuk menghasilkan industrialisasi berkelas dunia. Untuk menuju ke sana, tidak ada jalan lain kecuali mengelola sektor luar negeri dengan kebijakan yang berorientasi ekspor.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar memang mempunyai pasar domestik yang besar pula. Namun, masalahnya bukan hanya mengandalkan konsumsi domestik yang besar, melainkan bagaimana dunia usaha Indonesia mampu naik kelas karena dipaksa dan diberi kesempatan untuk bersaing di pasar global. Di sinilah kebijakan outward looking menjadi penting karena dapat mendorong Indonesia eksis dalam persaingan global, dengan harapan memperoleh devisa yang besar.

Indonesia pernah mempunyai best practice strategi outward looking, seperti pada 1980-an ketika negara mendorong investasi dan industri yang berorientasi ekspor. Pada dekade tersebut, kebijakan outward looking menghasilkan pertumbuhan ekonomi 7-8 persen selama dua dekade. Jadi, pemerintah cukup mengulangi kebijakan yang pernah berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi tinggi tiga dekade lalu. Belanja pemerintah tidak bisa diandalkan untuk mencapai pertumbuhan tinggi.

Selama ini, belanja pemerintah tidak akan langgeng karena hanya menjadi penyangga agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 5 persen. Apalagi, fiskal juga memiliki masalah dari sisi penerimaan maupun pengeluaran sehingga tidak akan bertahan lama dan hanya bisa menyangga pertumbuhan dalam jangka yang sangat pendek. Sementara itu, faktor konsumsi masyarakat sudah tidak bisa diandalkan karena kelas menengah telah tergerus dan jumlahnya menurun sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat.